DENPASAR, beritalima.com | Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak membagikan strategi sukses guna mewujudkan eliminasi penyakit malaria di Jatim. Sejak 2017, seluruh kabupaten/kota di Jatim telah dinyatakan 100 % bebas dari penyakit yang disebabkan plasmodium, dan ditularkan melalui gigitan nyamuk anopheles ini.
Strategi itu dipaparkan Wagub Emil, sapaan akrabnya, usai menerima Sertifikat Eliminasi Malaria yang diserahkan langsung oleh Menkes RI, Nila F. Moeloek dalam Peringatan Hari Malaria se-dunia Tahun 2019 dengan tema “Bebas Malaria Prestasi Bangsa”, Zero Malaria Starts With Me, di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar, Bali, Senin (13/5) pagi.
Wagub Emil mengatakan, untuk mewujudkan eliminasi penyakit malaria membutuhkan kerja keras, dan kerjasama seluruh pihak. Hal ini telah dialaminya saat masih menjabat sebagai Bupati Trenggalek pada Februari 2016-Februari 2019, Emil lantas menceritakan pengalamannya tersebut.
“Kami bersinergi dengan TP PKK, untuk menginisiasi juru malaria desa (JMD), dimana satu Desa ada satu JMD,” katanya lantas menambahkan, strategi lainnya adalah menerapkan metode penemuan dan tata laksana Penyakit Malaria dengan jalan, penemuan kasus secara dini baik secara pasif maupun aktif dan pengobatan di layanan kesehatan.
Kemudian, lanjutnya, melaksanakan diagnosa malaria dengan konfirmasi mikroskopis dan uji reaksi cepat (RDT Malaria). Lalu, pengobatan dengan ACT (Artemisini Based Combination Therapy), tata laksana kasus yang dilaksanakan oleh fasilitas layanan kesehatan secara terintegrasi, penguatan akses dan ketersediaan layanan di fasilitas kesehatan baik di Puskesmas maupun RSUD.
“Sedangkan upaya pencegahan yang dilakukan, dengan melakukan pengendalian vektor atau penular penyakit, dalam hal ini nyamuk anopheles dikendalikan secara terpadu, dengan melakukan kombinasi intervensi yang meliputi pemberian kelambu insectisida pada daerah endemis, pemeliharaan ikan pada tempat perindukan dan larvasidasi dengan larvasida,” lanjutnya.
Upaya preventif lainnya, imbuh Wagub Emil, juga melakukan pendekatan, kemitraan dengan melibatkan masyarakat, swasta, lintas program, maupun lintas sektor terkait. Termasuk kepada pengusaha tambang pasir, yang diminta untuk meratakan kembali tanah bekas galian, atau reklamasi, sehingga tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
Bangun Big Data Berbasis NIK untuk Surveilans Malaria
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Emil juga mengungkapkan rencana Pemprov Jatim untuk membangun big data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat dalam e-KTP penduduk Jatim. Sehingga, pemerintah bisa memantau informasi kependudukan secara lintas sektoral dan terintegrasi, baik informasi kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan lainnya.
Menurut Wagub Emil, big data tersebut akan membantu pelaksanaan surveilans malaria. Adapun surveilans malaria adalah kegiatan yang kontinyu, teratur, dan sistematis dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan interprestasi data malaria. Selain itu, cara tersebut juga diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat disebarluaskan,
“Informasi tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tindakan penanggulangan secara cepat dan tepat sesuai dengan kondisi setempat,” terang Wagub Emil yang dalam kesempatan ini didampingi oleh istri, Arumi Bachsin, yang juga merupakan Ketua TP PKK Prov. Jatim.
Wagub Emil menilai, surveilans malaria sangat penting, sebab banyak masyarakat Jatim yang bermigrasi ke luar Jawa untuk bekerja, baik secara temporer, maupun permanen. Namun disisi lain, para migran tersebut cukup sering kembali lagi ke daerah asalnya, karena keluarga besarnya tetap tinggal di Jatim.
“Artinya, pergerakan penduduk ke luar pulau cukup signifikan, karena itu, surveilans sangat penting untuk memastikan kondisi kesehatan para migran tersebut,” ujarnya sembari menambahkan, surveilans malaria bisa sukses dengan melibatkan kerjasama lintas sektor, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, serta keterlibatan Babinsa, dan Babinkamtibmas.
Berbagai upaya yang dilakukan oleh Wagub Emil tersebut mendapat apresiasi dari Menkes RI, Nila F Moeloek. Menurutnya, upaya tersebut dapat dijadikan referensi oleh kepala daerah lain yang wilayahnya belum 100% terbebas dari malaria, ia juga mendorong Mendagri RI, Tjahjo Kumolo untuk mendukung rencana program big data yang akan dibangun oleh Pemprov Jatim.
“Ini sangat holistik dan menyeluruh, jadi bagus sekali. Mohon Pak Mendagri bisa mendukung, karena program tersebut bagus. Data terintegrasi dengan kependudukan, pencatatan ketenagakerjaan yang sifatnya migran, baik temporer maupun permanen,tapi masih memiliki keluarga di daerah asal,” pujinya.
Menkes Nila menambahkan, saat ini program eliminasi malaria telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kasus malaria telah menurun lebih dari 50% dari tahun 2010-2018. Pada tahun 2010 kasus malaria sebanyak 465.764 sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 222.085 kasus.
Sampai dengan April 2019, sebanyak 290 Kabupaten/Kota telah mencapai eliminasi malaria dan sebanyak 201.426.577 (76%) penduduk Indonesia telah hidup di daerah bebas malaria. Dari 514 kabupaten/ kota dari 34 provinsi, 285 kabupaten/kota dari 29 provinsi telah mencapai eliminasi malaria.
Menkes RI mengimbuhkan, Indonesia memiliki tantangan besar untuk eliminasi malaria karena masih ada lima provinsi yang belum eliminasi malaria yaitu, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT, belum ada satupun kotanya yang mampu mewujudkan eliminasi kasus malaria.
“Untuk mencapai eliminasi malaria di Indonesia yang ditargetkan mampu dicapai pada tahun 2030, maka Indonesia dibagi menjadi 5 Regional. Jawa dan Bali merupakan regional pertama yang ditargetkan untuk diverifikasi eliminasi malaria oleh WHO pada tahun 2023,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri RI, Tjahjo Kumolo mengatakan, sertifikasi ini merupakan salah satu komitmen global agar bebas malaria. Mendagri Tjahjo menyebutkan, saat ini terdapat 225 dari total 514 kabupaten/kota se-Indonesia yang telah mendapatkan sertifikasi bebas malaria.
“Kepada kepala daerah yang berhasil mencapai penghargaan tersebut harus mampu berupaya untuk mempertahankan prestasi tersebut sehingga kasus malaria tidak ditemukan kembali,” pesannya.
Dalam acara ini Menkes Nila F Moeloek dan Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan sertifikasi eliminasi malaria ke 11 kabupaten/kota. Di antaranya ke Bupati Aceh Barat, Bungo, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Lampung Barat, Cilacap, Kebumen, Hulu Sungai Tengah, Luwu Timur, dan Toli-Toli.
Selain itu juga ada penandatanganan komitmen bebas malaria 2023 oleh para kepala daerah di Jawa dan Bali. Selain Wagub Emil Dardak, kepala daerah yang menandatangani komitmen itu diantaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wagub Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam X, dan Gubernur Bali I Wayan Koster. (rr)
