SURABAYA, Beritalima.com|
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memimpin Public Expose Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) atau Rencana Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan di wilayah Gerbangkertasusila Plus di Gedung Negara Grahadi, Kamis (8/2/2024).
Pertemuan ini menghadirkan akademisi, praktisi, pengelola perkeretaapian, lembaga internasional, media, Polri, dan pemerintah daerah.
Emil menyampaikan bahwa proyek rencana pengembangan SUMP ini merupakan rencana jangka panjang mobilitas perkotaan yang berkelanjutan di 8 Kabupaten, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Jombang, dan 2 (dua) kota, yaitu Surabaya dan Mojokerto.
“Semua kita libatkan agar nantinya dari public expose ini bersama-sama masyarakat menyepakati. Karena ini tidak boleh hanya jadi rencana akademis saja, melainkan harus jadi rencana yang disukai masyarakat,” katanya.
Menurut Emil, hingga saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa Surabaya masih menjadi magnet pergerakan bagi masyarakat di kota/kabupaten sekitarnya.
“Ada salah satu proyek yang tinggal satu langkah lagi sudah bisa kita mulai penandatanganan pembiayaan, yakni Surabaya Regional Railway Line (SRRL). Terima kasih atas kerja keras Deputi Bidang Sarana dan Pra Sarana Bappenas RI Ervan Maksum bersama tim,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan, perjanjian penandatanganan pembiayaan tersebut pada tahap pertama mencapai lebih dari Rp 3 triliun.
“Itu hanya untuk tahap pertama saja. Hal tersebut juga akan diiringi dengan proses penuntasan perlintasan sebidang. Sehingga nanti di jalan-jalan protokol sudah tidak ada lagi perlintasan sebidang,” terangnya.
“Seluruh hal tersebut utamanya pada perencanaan SUMP akan dilakukan secara bertahap. Mengapa baru sekarang? Tentunya karena ini proyek investasi jangka panjang dan banyak persiapan. Terima kasih banyak atas sinerginya Pak Deputi, dari Egis dan KfW sebagai lembaga konsultasi ini,” jelasnya.
Untuk diketahui, SUMP sendiri merupakan tindak lanjut sebagai upaya pemenuhan target RPJMN 2020-2024 dalam pengembangan angkutan massal di enam kota metropolitan.
Dengan difasilitasi oleh Kementerian PPN Bappenas yang bekerjasama dengan Pemerintah Jerman (KfW). Perencanaan ini telah didukung oleh Keputusan Gubernur No. 188/743/KPTS/013/2022 tanggal 17 Oktober 2022.
Pemerintah Jerman (KfW) sendiri sebagai pihak yang mendanai dan menugaskan konsultan EGIS untuk saling bekerjasama dengan para kelompok kerja dan kelompok pengarah SUMP di Gerbangkertosusila, Tuban, Bojonegoro, dan Jombang.
Proses perencanaan SUMP telah berjalan selama 14 bulan sejak kick-off pertama kali pada 15 November 2022 dan akan berakhir pada April 2024.
Deputy Project Manager SUMP EGIS Titis Efrindu Bawono menyampaikan, saat ini SUMP sudah memasuki proses rencana aksi yang berisi penjadwalan kegiatan pembangunan transportasi kemudian pengaturan kelembagaan metropolitan GKS+.
“Harapannya ke depan perencaan RPJMD dan RKPD dari level provinsi hingga kab/kota,” ucapnya.
Pada proses survei dan peninjauan di lapangan, Titis menyampaikan bahwa ditemukan diagnosis mobilitas yang diketahui sejumlah 10,55 juta perjalanan di seluruh GKS+. Dimana prosentase penggunaan motor mencapai 76%, jalan kaki 12%, mobil 6%, sepeda 4%, dan pengguna transportasi publik 2%.
Karena itu, menurut Titis, kebutuhan layanan angkutan umum komuter menjadi penting.
“Kebutuhan layanan angkutan umum itu penting untuk menunjang mobilitas metropolitan Surabaya yang tingkat fatalitas mencapai 1.861 dari total 15.948 kejadian kecelakaan lalu lintas. Tingkat perjalanan menggunakan angkutan umum yang rendah dan layanan yang perlu optimalisasi dan efisiensi dan aksesibilitas angkutan umum yang hanya 5% dari total cakupan area dan 30% dengan angkutan informal yang sebagian tidak beroperasi,” tandasnya.
Dalam paparannya, ia mengatakan, mobilitas GKS+ bertujuan untuk mengembangkan transportasi perkotaan yang berkelanjutan dan kompetitif untuk merevolusikan perjalanan bagi semua dengan mobilitas yang lebih aman, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan polusinya, dan aksesibilitas yang lebih baik terhadap moda baru seperti angkutan massal, GKS+ berkomitmen untuk wilayah dan Masyarakat yang Sejahtera.
“Skenarionya akan ada pengembangan konektivitas regional melalui integrasi angkutan umum maupun pengembangan jalan untuk konektivitas. Kemudian bagaimana kita mengatur pembatasan penggunaan kendaraan pribadi agar beralih ke transportasi publik dan peningkatan aksesibilitas menuju titik transit layanan angkutan umum,” ucapnya.
Sehingga proyeksinya tahun 2050 terdapat 45% atau 3.9 juta penduduk GKS+ yang tinggal dalam radius 700 meter dari pusat mobilitas dan terlayani oleh transportasi umum. Penerapan rencana aksi secara siginifikan dapat mengurangi emisi GRK sebesar 7,355 juta CO2 pada tahun 2050 dibandingkan dengan tidak adanya intervensi; penurunan kemacetan hingga 64% pada tahun 2050, didukung dengan 18.91% pelaku perjalanan yang beralih menggunakan transportasi umum.
Meningkatkan layanan transportasi umum di GKS+ dan memenuhi kebutuhan perjalanan komuter di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo, termasuk pengembangan angkutan berbasis rel, jalan, dan sungai.
GKS+ nantinya memiliki 12 stasiun dan 13 terminal berpotensi untuk pengembangan hub intermoda, dilengkapi dengan layanan mobilitas aktif (pedestrian dan jalur sepeda), area parkir, serta papan informasi dan live information yang baik.
Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Pra Sarana Bappenas RI Ervan Maksum mengatakan bahwa kelembagaan menjadi penting. Menurutnya, baik dari provinsi maupun kab/kota harus segera membentuk atau menunjuk salah satu pihak yang bisa bertanggung jawab atas proses biding hingga menarik investor.
“Selain kita bertanya kapan ini bisa dilaksanakan, kami bisa sampaikan penting adanya pihak yang bertanggung jawab pada proses biding hingga penggaet investor,” tuturnya.
Kemudian ia mengatakan bila komitmen daerah menjadi penting.
“Kami paham fiskal daerah terbatas. Bagaimana peran pemerintah daerah dan pusat menjadi penting. Tentu kami akan mendorong dengan mitra-mitra, kajian dan pembiayaan kami,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ervan juga menyebut Land Value Capture penting untuk dimasukan dalam kajian-kajian SUMP. “Sehingga harapannya kajian-kajian berikutnya bisa menyertakan partisipasi stakeholder agr lebih detil dan konkret,” paparnya.
Ervan juga mengatakan bagaimana kenikmatan masyarakat dalam penggunaan kendaraan pribadi adalah kenikmatan yang tidak bisa kita hentikan.
“Motor adalah fasilitas kenikmatan yang tidak bisa kita hentikan dari first miles hingga last miles destination (titik keberangkatan dan titik tujuan). Namun, inilah yang menjadi PR kita untuk mengubah mindset masyarakat,” pungkasnya.(Yul)
