JAKARTA, beritalima.com | Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berbagi resep kepada perwakilan 105 Kabupaten/Kota prioritas untuk intervensi anak kerdil (stunting) tahun 2019 bagaimana cara Jawa Timur menurunkan angka prevalensi stunting. Menurut Emil, salah satu cara menurunkan angka stunting yakni dengan memaksimalkan penggunaan dana desa.
“Pemerintah desa harus mau mengalokasikan dana desa untuk pencegahan stunting di daerahnya. Komitmen di level desa ini sangat penting karena disitulah basis terbesar masyarakat,” ungkap Emil dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Stunting Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (2/10).
Emil mengatakan, sumber dana dalam penanggulangan dan pencegahan stunting dapat diperoleh Pemerintah Desa dari mana saja, termasuk dengan pemanfaatan Dana Desa maupun program CSR dengan perusahaan. Melalui dana tersebut, desa dapat berinovasi melakukan berbagai program percepatan pencegahan stunting di wilayahnya masing-masing.
“Mulai dari pemberian makanan tambahan, tablet tambah darah, pemeriksaan ibu hamil, membangun sanitasi yang bersih dan sehat, peningkatan mutu paud, dan lain sebagainya,” tuturnya.
Jatim sendiri, kata Emil, tengah mendorong seluruh kepala desa di Jatim untuk memanfaatkan secara maksimal penggunaan dana desa tersebut untuk percepatan pencegahan stunting. Mengingat angka prevalensi stunting di Jawa Timur terbilang masih cukup besar. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2018, prevalensi stunting balita umur 0 sampai 59 bulan di Jatim mencapai 32,81 persen. Angka ini lebih tinggi dari prevalensi stunting nasional yakni sebesar 30,8 persen.
Menurut Emil, pekerjaan rumah ini berkejaran dengan waktu untuk segera diselesaikan. Terlebih stunting adalah kondisi yang terbilang sulit diperbaiki jika anak sudah melewati usia dua tahun. Sehingga butuh komitmen seluruh pihak terkait untuk serius dalam menangani persoalan ini.
“Saya yakin komitmen pemerintah daerah terkait penggunaan APBD dan Dana Desa yang difokuskan untuk pencegahan stunting akan mampu secara signifikan menurunkan angka stunting,” imbuhnya.
Sementara itu, Deputi Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Bambang Widianto mengatakan persoalan stunting harus dikeroyok bersama-sama. Menurutnya, program percepatan pencegahan stunting dapat diwujudkan apabila pemerintah pusat dan daerah fokus menangani masalah ini secara bersama-sama.
“Kita optimis ini bisa dilakukan melalui percepatan pencegahan stunting dengan yang terkoordinir dan konvergen, yaitu sinergi lintas sektor dengan bersama-sama menyasar kelompok prioritas yang tinggal di desa dan perkotaan,” tuturnya.
Bambang menjelaskan bahwa pada tahun 2019 pemerintah menetapkan 160 kabupaten prioritas penanganan stunting, bertambah dari tahun 2018 lalu yang hanya 100 kabupaten yang tersebar lokasinya di 34 propinsi. Agar lebih tepat sasaran, masing-masing kabupaten/kota prioritas diminta untuk menetapkan desa prioritas penanganan stunting. (*)
