MADIUN, Beritalima.com | | Melonjaknya kasus Covid-19 kembali di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur membuat Pemprov Jatim terus bergerak cepat. Setelah, Selasa 29 Juni 2021 kemarin Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto beserta seluruh jajaran Forkopimda Kab. Mojokerto, kini, giliran RSUD dr. Soedono dan RS Lapangan (RSL) Joglo Dungus Madiun menjadi sasaran agenda yang sama.
Dalam agenda tersebut, mantan Bupati Trenggalek itu ingin melihat dan memastikan semua insan dan fasilitas kesehatan (faskes) milik Pemprov Jatim dapat berjalan dengan baik dan lancar. Utamanya mampu menjadi penyangga ketersediaan faskes di daerah.
“Kami ke sini sebenarnya tujuannya satu bahwa insan-insan pemprov menjadi penyangga untuk membackup ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada di masing-masing kabupaten/kota, terutama di wilayah Madiun Raya, Magetan, Ponorogo, Madiun kabupaten, ini tentunya termasuk Ngawi,” kata Wagub Emil Elestianto Dardak usai mengikuti Rakor Penanganan Covid-19 di RSUD dr. Soedono, Kota Madiun, Rabu (30/6) sore.
Menurut Emil, naiknya lonjakan kasus Covid-19 beberapa hari terakhir di wilayah Mataraman menjadi perhatian serius Pemprov Jatim. Utamanya di Kabupaten Ngawi yang sempat berstatus zona merah dan Kota Madiun yang saat ini masuk dalam zona merah.
“Namun sekarang alhamdulillah, Ngawi sudah keluar dari zona merah,” ucapnya.
Melihat kondisi harian dan bertambahnya pasien Covid-19, membuat Wagub Emil ingin memastikan ketersediaan faskes dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, dirinya juga ingin memastikan bahwa dokter dan tenaga kesehatan benar-benar memiliki ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang cukup.
“Saya ingin melihat bagaimana situasi langsung dan kita sudah meningkatkan kapasitas tempat tidur. RS Dungus sudah meningkat dari 10 dan ini sudah terisi penuh. Hari ini sekarang 24 pasien lagi nunggu di depan karena sudah penuh begitu pula di Rumah Sakit Lapangan juga sudah penuh,” ungkapnya.
Untuk itu, dirinya menginginkan agar RS yang ada di daerah juga ikut menjadi penyangga di wilayahnya masing-masing. Apalagi dirinya mencontohkan, RSL Joglo Dungus pun menerima sejumlah pasien rujukan dari Kota Mojokerto dan Kab. Lamongan. Sementara RSUD dr. Soedono Madiun sendiri mengalami overload pasien. Lalu disisi lain, RSUD Dolopo Kab. Madiun tingkat keterisiannya masih tinggi.
“Ternyata kita lihat Bed Occupancy Ratio (BOR) di beberapa rumah sakit yang justru beroperasi di tingkat kabupaten/kota ini masih ada ruang. Nah ini kita harus jaga, harus ada penyangga di wilayahnya sendiri-sendiri, kita maksimalkan,” tegasnya.
Untuk itu dirinya berharap, ketersediaan ruang maupun tempat tidur di rumah sakit tingkat kabupaten/kota dapat mensupport sistem triase menjadi lebih optimal dan maksimal. Yaitu sistem yang menentukan prioritas pasien dengan mengutamakan perolehan penanganan medis terlebih dahulu di instalasi gawat darurat (IGD). Yakni berdasarkan tingkat keparahan kondisi.
“Artinya relaksasi kita harus menyediakan spare untuk yang benar-benar kondisinya berat,” tuturnya.
Keinginan itu, sebut Emil, sesuai harapan Ibu Gubernur Jawa Timur agar rumah sakit-rumah sakit penyangga dapat melakukan relaksasi. Sehingga, transfer pasien sangat dimungkinkan terjadi dengan melihat tingkat kondisi yang dialami pasien. Sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan angka mortalitas akibat Covid-19.
“Karena di sini kan tadi merawat yang medium ke yang bergejala tinggi atau bergejala berat, nah ini yang kita sampaikan bahwa kita ingin memastikan sistem triase ini bisa berjalan optimal, dan rujukan wilayah ini jadi penting,” pungkasnya.
Turut hadir dalam rakor tersebut Plh. Direktur RSUD dr. Soedono dr. Dwi Siwi Mardiati, Direktur RSUD Dungus dr. Asmaul Husnah, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Soedono M. Sucahyono, Direktur RSL Joglo Dungus dr. Hendri Hariyanto.(*)
