SURABAYA, beritalima.com | Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yakin peran lembaga pendidikan swasta baik dasar, menengah maupun tinggi akan berkontribusi aktif dalam mewujudkan Indonesia menjadi salah satu negara terbesar di dunia pada tahun 2045.
Ia mengatakan bahwa hal tersebut tidak begitu saja terbukti tanpa adanya kekompakan dari setiap unsur lembaga pendidikan swasta termasuk dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan yang berkualitas.
“Bahwa yang akan mengantarkan Indonesia ke misi 2045 sebagai salah satu dari lima negara besar di dunia bukan karena ukurannya besar tapi karena sumber daya manusia nya yang unggul adalah lembaga pendidikan tinggi swasta di Indonesia,” kata Emil panggilan akrab Wagub Jatim itu saat Musyawarah nasional (Munas) V Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) yang dilaksanakan di JW. Marriott Hotel Surabaya, Kamis (21/7) pagi.
Lebih lanjut disampaikan Emil, peran lembaga pendidikan swasta di Indonesia sangat besar. Salah satunya nampak pada prosentase tingkat pendidikan menengah yang secara mayoritas ditangani oleh lembaga pendidikan swasta.
“Misalnya pendidikan menengah itu ternyata hanya 22% jumlahnya yang masuk pada pendidikan menengah yang negeri, itu artinya 78% adalah swasta, sebegitu dominannya swasta dalam kehidupan kita hari ini,” jelasnya.
“Artinya apa? bahwa lembaga pendidikan swasta justru adalah mayoritas dalam mendidik anak-anak bangsa kita” imbuhnya.
Menurut Emil, selama ini paradigma yang muncul di masyarakat adalah bagaimana pemerintah bisa hadir dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat di setiap aspek termasuk di dunia pendidikan. Pada akhirnya timbul situasi-situasi yang membuat pengaturan pendidikan menjadi terkesan rumit tidak seperti sebelumnya, salah satunya sistem zonasi pada sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB).
“Muncul bahwa seakan akan government can provide all’ pemerintah bisa memenuhi semuanya,”jelasnya.
Namun pada kenyataannya, lanjut Emil Dardak, harapan masyarakat belum sepenuhnya bisa dipenuhi pemerintah. Oleh karenanya peran serta swasta diharapkan mampu menjadi salah satu solusi.
Emil Dardak menyampaikan bahwa sistem zonasi pada PPDB membuat dorongan kepada pemerintah untuk menambah sarana dan prasarana pendidikan. Tetapi di sisi lain semua pihak harus menghargai dan mengapresiasi peran lembaga pendidikan swasta yang selama ini juga telah membantu.
“Bagaimana kita menghargai eksistensi lembaga pendidikan swasta yang sudah luar biasa berinvestasi untuk menyediakan sarana prasarana pendidikan,” ucapnya.
Mantan Bupati Trenggalek ini menuturkan di tengah upaya peningkatan kualitas SDM, tantangan di depan semakin kompleks. Oleh sebab itu diperlukan upaya berbagai pihak untuk bersama-sama mengahadapi tantangan tersebut.
Melalui tema yang diusung pada Munas V ABP-PTSI yaitu menyegarkan dan mengobarkan platform yang adaptif dan agile dalam menghadapi tantangan pendidikan nasional dan tarung digital, Wagub Emil mengajak pihak lembaga pendidikan tinggi swasta bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah khususnya Pemprov Jatim.
“saya meyakini ABP-PTSI terus menggelorakan semangat untuk berinovasi dalam memajukan pendidikan tinggi di Indonesia” katanya.
Ia juga mengatakan hari ini bukan bisnis orientasi yang dibangun oleh lembaga pendidikan tinggi swasta tetapi prestasi-prestasi. Ia menambahkan, di banyak negara lembaga pendidikan yang non publik atau Negeri bisa menjadi lembaga pendidikan berkualitas yang menghasilkan lulusan yang luar biasa.
“Itu artinya kita punya kapabilitas untuk benar-benar harus berperan, kita harus merubah paradigma yang ada selama ini,” tegasnya.
Di akhir, ia berharap Munas V ABP-PTSI bisa menjadi wadah untuk membangun sinergi dan bermitra dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan SDM di Jawa Timur dan Indonesia. Karena menurutnya dalam berbagai aspek Pemerintah harus berperan melalui 3 ran yaitu anggaran, peraturan dan kehadiran.
“Saya yakin kedepannya Pemprov Jawa Timur melalui Ibu Gubernur dan saya, pak Kadis pendidikan akan terus mencari langkah-langkah untuk bisa bersinergi bersama, sekali lagi tentunya ada anggaran peraturan dan kehadiran ketiga-tiganya harus berjalan seiring,” pungkasnya. (*)
