JAKARTA, beritalima.com – Tak dipungkiri kemajuan teknologi mempercepat segalanya, termasuk pelayanan publik bagi masyarakat luas. Adanya sistem layanan electronic government atau e-government, mampu menciptakan tata kelola pemerintahan serta membuat proses pelayanan publik bagi masyarakat yang tak hanya cepat tapi juga transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan Gus Ipul-sapaan akrab Wagub Jatim usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu (10/5).
Menurut Gus Ipul, sistem e-government ini harus diterapkan di setiap unit layanan pemerintahan. Selain itu, sistem ini harus didukung dengan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk SDM yang menanganinya. “Penerapan e-government ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kita pada masyarakat, dan adanya teknologi ini terus terang sangat membantu kita,” ujarnya.
Penerapan teknologi digital ini, lanjutnya, akan dilakukan secara bertahap. Saat ini, Jatim sudah memiliki Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T), tapi saat ini ia sedang merancang pelayanan publik 24 jam untuk unit-unit tertentu. “Saat ini kita tak bisa lagi memaksa kantor pemerintahan tutup, terlebih lagi saat ini ada teknologi. Saya berharap ke depan kita bisa menciptakan pelayanan publik yang buka 24 jam,” katanya.
Ditambahkannya, terkait arahan Wapres agar setiap daerah membuat skala prioritas belanja, ia sangat setuju. Hal ini bisa dilakukan melalui skala prioritas, diantaranya mengurangi anggaran pembangunan gedung dan menambah pegawai. Ia juga minta kualitas SDM birokrat untuk ditingkatkan. “SDM birokrasi mentalnya harus diubah dan keterampilan harus ditingkatkan terutama dalam menerapkan teknologi dalam pelayanan publik,” katanya.
Pada kesempatan ini, Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, esensi dari kepegawaian adalah melayani masyarakat. Sehingga, setiap langkah yang dilakukan ASN harus punya tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inti pokok adalah meningkatkan pelayanan. Dengan meningkatkan kemampuan, maka pelayanan birokrasi juga akan meningkat. “Kita harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara sistematis kepada seluruh bangsa,” ungkap JK.
Menurut Wapres, dalam memberikan pelayanan, ASN harus didukung oleh teknologi. Salah satunya dengan smart city, dan e-government. Manfaatnya, pelayanan lebih cepat, singkat dan sederhana. Selain itu, saat ini masih banyak instansi yang punya sistem sendiri dan belum terkoneksi dengan instansi pemerintahan lainnya. “Kalau bisa antara satu dan yang lainnya terhubung, antar provinsi atau kabupaten, juga termasuk kementerian,” ungkap JK.
Selain cara melayani, lanjut JK, adalah bagaimana memberdayakan aparatur itu sendiri. Yang harus dipikirkan adalah peningkatan mutu pegawai itu sendiri. Dengan sistem digital, akan mampu meningkatkan pelayanan pada masyarakat. “Saya mengucapkan terimakasih atas pengabdian dan upaya perubahan yang lebih baik,” tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana mengatakan, forum ini punya peran strategis untuk konsolidasi guna meningkatkan pemahaman stakeholder tentang kepegawaian agar kedepannya mampu berdaya saing. Saat ini, kita dituntut melakukan reformasi birokrasi secra cepat. Terlebih saat ini kita memasuki era teknologi digital. Untuk itu dibutuhkan teknologi yang mampu menjawab bonus demografi dan globalisasi. “Kami berharap melalui teknologi yang tepat mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang dan siap menyongsong digital government 2020,” ungkapnya.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Menpan RB, Asman Abnur mengatakan, ke depan birokrasi harus bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Kemenpan RB diantaranya peningkatan efisiensi birokrasi, percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Serta, penataan sistem manajemen ASN dan penataan kelembagaan. “Efisiensi disini adalah menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting, dan anggaran digunakan hanya untuk membiayai program yang berkualitas mendukung percepatan pembangunan,” kata Asman.
BKN Awards 2017 merupakan ajang apresiasi bagi pengelola kepegawaian di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah dilakukan untuk kali ketiga sejak 2015 lalu. Untuk tahun 2017 ini, penghargaan akan diberikan kepada lima instansi terbaik yang dibagi ke dalam tujuh kelompok kategori, yakni kementerian besar (jumlah PNS >19.000), kementerian kecil (jumlah PNS <19.000), lembaga non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota (Tipe A), pemerintah kabupaten/kota (Tipe B), pemerintah kabupaten/kota (Tipe C). Selanjutnya untuk indikator penilaian pengelola kepegawaian terbaik dilakukan berdasarkan sembilan variabel kriteria berikut : perencanaan formasi, pelayanan pengadaan, pelayanan kenaikan pangkat, pelayanan pensiun, implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), pemanfaatan CAT BKN, penilaian kompetensi, implementasi penilaian kinerja; dan komitmen pengawasan dan pengendalian. Dalam acara ini, Provinsi Jatim kembali meraih penghargaan untuk kategori pengelola kepegawaian terbaik tingkat provinsi. Penghargaan ini diberikan karena Jatim memenuhi sembilan variabel kriteria yang ditetapkan oleh BKN. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala BKN kepada Kepala BKD Provinsi Jatim, Siswo Heroetoto. Selain Jawa Timur, provinsi lain yang memperoleh penghargaan ini adalah D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, untuk BKN Awards 2017 pengelolaan kepegawaian instansi pusat untuk kategori kementerian besar, diraih oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian. Untuk pengelolaan kepegawaian instansi pusat kategori kementerian kecil diraih oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu untuk kategori lembaga non kementerian, diraih oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan SAR Nasional dan Kepolisian RI. (**)
