KUPANG, beritalima.com – Wakil Gubernur NTT, Benny Alexander Litelnoni mengajak seluruh pengurus PMI PMI Provinsi NTT untuk menjadi bagian dari suatu kesatuan, dalam memberi konstribusi nyata bagi pembangunan di NTT.
“Saat ini, PMI telah memiliki gedung baru. Saya berharap, dapat terus ditiingkatkan proses pelayanan kepada masyarakat. Saya mengajak seluruh pengurus PMI Provinsi NTT untuk menjadi bagian dari suatu kesatuan, dalam memberi kontribusi nyata bagi pembangunan di NTT”, kata Benny Litelnoni ketika membuka acara Peluncuran Program Membangun Masyarakat Aman dan Tangguh di NTT, Jumat (7/10/2016) di Hotel Neo by Aston.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dan Australian Red Cross.
Wakil Gubernur mengatakan, PMI mengemban tugas mulia yakni mencegah dan meringankan penderitaan sesama, yang disebabkan oleh bencana atau akibat ulah manusia dan kerentanan lainnya. Tugas tersebut tidak membedakan agama, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan politik.
Program penguatan itu memilih empat wilayah Pemerintah Daerah di NTT, yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap bencana dan kesehatan. Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Belu, Manggarai, Alor dan Kota Kupang.
Untuk pelaksanaan program pengurangan resiko bencana, telah dipilih Kabupaten Belu, Alor dan Manggarai, berjumlah sembilan desa, yang dianggap memiliki kerentanan yang cukup tinggi. Sedangkan untuk program kesehatan, akan dilaksanakan di Kabupaten Belu, Alor, Manggarai dan Kota Kupang, dengan jumlah tujuh desa. Sebagian desa pelaksana program, merupakan integrasi antara program pengurangan resiko.
Dia berjanji untuk memberikan dukungan yang optimal kepada PMI kedepannya. Ia berharap agar, PMI terus memberikan informasi kepada masyarakat, untuk membangun optimisme masyarakat NTT, terhadap risiko bencana dan masalah kesehatan.
“Dukungan semua pihak sesuai dengan perannya, sangat diperlukan untuk menyukseskan program ini, terutama dukungan dari seluruh masyarakat NTT. Membangun semangat bersama dalam misi kemanusiaan, untuk mewujudkan masyarakat NTT yang lebih baik, memang sangat diperlukan. Semangat itu diperlukan, agar program ini dapat berjalan sesuai sasaran, sinergi dan ada keberlanjutan pada ahkir program nanti” tegas Benny.
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Pusat, Letjen.(Purn) H. Sumarsono mengatakan program yang diluncurkan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
PMI sebagai salah-satu organisasi lini pemerintah, dituntut untuk membantu menyukseskan berbagai program, terkait penanggulangan bencana.
Selanjutnya, Sumarsono mengatakan bahwa kehadiran program ini, dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Salah-satu alasannya adalah, NTT merupakan daerah yang memiliki resiko tertinggi terhadap berbagai bencana alam di Indonesia.
Menurut data BPBD Provinsi NTT, pada Januari 2015, setidaknya tercatat 13 dari 21 Kabupaten/Kota di NTT telah dilanda bencana alam berupa banjir, tanah longsor, puting beliung dan abrasi pantai.
Isu kesehatan pun, masih perlu mendapatkan perhatian, khususnya kesehatan ibu, anak dan nutrisi. Kekeringan panjang akibat El Nino ikut memperburuk situasi yang mengakibatkan gagal panen.
Hal itu telah berdampak terhadap sulitnya akses air dan turunnya pendapatan ekonomi masyarakat.
Fakta penting lainnya adalah, ditemukan 58% prevalensi stunting (perlambatan pertumbuhan, dimana tinggi anak kurang dari rata-rata seusianya). 3% dari anak meninggal sebelum usia satu tahun dan 5% dari anak-anak meninggal sebelum usia lima tahun. Tingkat kematian ibu di NTT juga ditemukan lebih tinggi. Tercatat angkanya sebesar 220/100.000 kelahiran hidup, sedangkan angka rata-rata Indonesia adalah 156/100.000.
Melihat semua fakta dan kondisi tersebut, PMI bersama Palang Merah Australia (ARC) berusaha memberikan kontribusi dan dukungannya. Program ini hadir untuk meningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat, terhadap bencana dan kesehatan di masyarakat.
Dalam menjalankan program, staf PMI akan bekerjasama dengan relawan desa, Pemerintah Daerah (BPBD, Dinkes, Dinsos dll) juga beberapa NGO.Rencananya program ini dilaksanakan selama tiga tahun dan akan dievaluasi untuk kelanjutannya.
“ Kami dari PMI tetap mengharapkan dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama masyarakat setempat dalam melaksanakan program” katanya.
Dalam acara yang sama, Country Manager Tepresentative Indonesia & Timor Leste, ARC, Mrs. Zahra mengatakan kesiapan mereka untuk turut terlibat memberikan dukungan. Hadir pada kesempatan itu, rombongan PMI Pusat, Ketua DPRD Kabupaten Alor, Martinus Alo Pada, Wakil Bupati Belu, J. T. Oesluan, Forkopimda Manggarai, Alor, Belu, unsur TNI/Polri, Pimpinan SKPD Provinsi NTT, Relawan PMI NTT serta para Siswa SDK Donbosko. (Ang)
