MALANG, beritalima.com – Wakil Gubernur Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf meminta Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Pemprov Jatim melakukan empat langkah strategis, untuk menangani isu utama atau permasalahan di bidang ketenagakerjaan.
“Saat ini jumlah pengangguran di Jatim sesuai data BPS bulan Pebruari 2017 mencapai 855.750 orang. Karenanya BLK harus melakukan pembenahan agar angka tersebut tidak terus meningkat,” terang Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna dan Job Market Fair Tahun 2017 di UPT Pelatihan Kerja (BLKI) Singosari, Malang, Sabtu (22/07).
Gus Ipul menjelaskan, langkah pertama yakni BLK diharapkan menyusun ulang program-programnya sehinga ada kesesuaian antara kebutuhan perusahaan dengan calon tenaga kerja. Karenanya, BLK harus terus berinovasi dan menciptakan kreatifitas agar programnya sesuai kebutuhan terkini. Kedua yaitu meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, kemudian meningkatkan profesionalitas instruktur dan tenaga pengelolanya. “Tenaga pengelolanya harus ditingkatkan pengetahuannya agar bisa mengelola secara profesional dan menerapkan kemajuan teknologi informasi, namun tetap sesuai dengan kaidah yang ada,” jelasnya.
Langkah keempat, terang Gus Ipul yaitu dengan terus mengembangkan program pemagangan, agar tercipta kecocokan antara apa yang diajarkan saat di BLK dengan kebutuhan perusahaan. Saat ini banyak pengusaha yang dilibatkan untuk memberi masukan-masukan atas kurikulum yang akan diterapkan di BLK. Bahkan sampai sekarang jumlah perusahaan yang telah bergabung dengan BLK di bawah naungan Disnakertrans Prov. Jatim mencapai 1400. “Pemagangan ini adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu dalam rangka menguasai ketrampilan tertentu,” imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikan, permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapai Pemprov Jatim diantaranya masih tingginya akan pengangguran, rendahnya kualitas angkatan kerja, tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas. Karenanya peran BLK sangat diperlukan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil yang memiliki pengetahuan, dan attitude melalui program vokasional. “Kami terus melakukan kerjasama berkelanjutan melalui Pelatihan Kerja baik milik pemerintah maupun swasta dengan bantuan semua pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan industri,” ujarnya.
Pada kesempatan sama, Gus Ipul berharap semua SMK juga terus meningkatkan kualitasnya sesuai standar yang ada. Ini penting dilakukan karena berdasarkan data yang ada para peserta pelatihan justru banyak berasal dari lulusan SMK. Hal itu membuktikan bahwa lulusan SMK banyak tidak memenuhi standar kemampuan yang ditentukan.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Gus Ipul berharap semua peserta pelatihan kali bisa menjadi calon tenaga kerja yang terampil, tangguh,dan mendapatkan pekerjaan sesuai yang diharapkan.”Semoga semua peserta yang mengikuti kegiatan kali ini bisa suksesn, sehingga produktifitas bisa meningkat,” pungkasnya.
Sementara itu,. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim Setiajit, SH, MM, menyampaikan, tujuan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna dan Job Market Fair Tahun 2017 yakni untuk mempersiapkan tenaga kerja trampil dan kompeten, meningkatkan daya saing pada pasar kerja, serta untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT). “Melalui kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dalam mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, serta meningkatkan ketrampilan tenaga kerja berbasis kompetensi,” ujarnya.
Dijelaskan, jumlah Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di Jatim sebanyak 1.032 paket dengan jumlah peserta 16.512 orang. Untuk Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna di Jatim sebanyak 87 paket dengan peserta 870 orang. Sedangkan untuk kegiatan Job Market Fair diikuti oleh 20 perusahaan, dengan jumlah lowongan kerja sebanyak 1.297 lowongan di berbagai bidang usaha dan jabatan.
Turut hadir Dirjen Binalattas Kementrian Ketenagakerjaan RI Bambang Satriyo Lelono, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rahayu Sugiarti, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Malang, Kota Malang dan Kota Batu.(rr).
