Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf meminta para pekerja sosial (peksos) mampu bekerja kreatif, inovatif dan cerdas. Hal ini penting dilakukan agar kinerja peksos bisa optimal di tengah keterbatasan yang ada, baik dari segi jumlah maupun anggarannya.
“Di tengah keterbatasan yang dialami saat ini, tantangannya adalah bagaimana para pekerja sosial tetap bisa bekerja optimal. Karenanya kreatifitas dan inovatif sangat diperlukan, selain itu dalam bekerja peksos tidak hanya dituntut bekerja keras tapi harus cerdas,” terang Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke II Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia /IPSPI di Aula Kantor Dinas Sosial Prov. Jatim, Jl. Gayong Kebonsari No. 56B, Surabaya, Jumat (03/03).
Ia menambahkan, dengan adanya kemajuan teknologi memaksa semua pihak untuk bisa bekerja cepat tak terkecuali peksos. Oleh sebab itu keberadaan teknologi harus bisa dioptimalkan peksos, sehingga bisa memberi respon cepat ketika ada keluhan dari masyarakat.
“Jika ada laporan terkait masalah sosial per hari ini, maka tindak lanjutnya juga harus dilakukan pada hari yang sama. Tuntutan teknologi saat ini adalah kecepatan, sebab siapa yang cepat akan bisa menjadi pemenang. Sebaliknya meski besar tapi lambat maka akan kalah,” ungkapnya.
Kreatifitas dan inovasi peksos, lanjutnya, sangat dibutuhkan untuk bisa menangani potensi konflik yang ada di Jatim pada tahun 2016. Diantaranya yakni adanya perselisihan buruh dengan perusahaan, konflik syiah-sunni, konflik tanah, dan potensi bencana alam seperti banjir dan longsor. Apalagi, ada enam fakta isu sosial tahun 2016 yakni adanya geng motor, gerakan LGBT, kelompok “agama” baru, tawuran pelajar, krisis identitas bangsa, dan pemahaman yang kurang tepat atas HAM dan demokrasi.
“Melihat berbagai potensi konflik dan isu sosial yang beredar saat ini, dibutuhkan pekerja-pekerja sosial yang profesional di bidangnya. Profesional itu juga harus ditunjang dengan adanya sertifikat yang dimiliki peksos,” terangnya.
Menurutnya, terkait kurangnya jumlah tenaga peksos di Jatim memang masih menjadi kendala, namun jumlah yang ada akan diefektifkan kerjanya. Salah satu caranya yakni dengan terus menambah ketrampilan, serta melakukan sertifikasi pada para peksos yang ada. Selain itu, para peksos profesional bisa membentuk kader-kader di daerahnya sehingga bisa membantu tugasnya. “Saat ini secara kuantitas peksos memang masih kurang, tetapi sebenarnya jumlah ideal peksos itu relatif tergantung luas wilayah dan masalah sosial yang dihadapi,” urainya.
Dalam kesempatan sama, Gus Ipul berharap, keberadaan peksos profesional bisa membantu mengakses sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah agar dapat mengatasi masalah sesuai kebutuhan. Disamping itu peksos juga diharapkan bisa berperan sebagai perantara antara masyarakat dan pemberi pelayanan, serta menjadi perencana sosial. “Pekerja sosial memiliki tanggung jawab etik terhadap pekerjaan sosial. Disamping itu juga harus memiliki komitmen dalam pengembangan perundang-undangan terkait pekerjaan sosial dan implementasinya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPD IPSI Jatim Luthfi J Kurniawan mengatakan, Rakerda tersebut dilaksanakan untuk menyusun perencanaan program, dan hasilnya bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk pemerintah. Kegiatan tersebut diikuti oleh 60 orang perwakilan IPSPI yang ada di Jatim, diantaranya dari Jember, Tulungagung, Madiun, dan Surabaya.
Pada kesempatan itu, Luthfi meminta agar keberadaan peksos lebih diperhatikan oleh pemerintah baik dari sisi organisasi maupun perlindungan. Apalagi, selama ini masyarakat masih memandang peksos sebelah mata padahal peksos dibutuhkan untuk membantu perwujudan kesejahteraan sosial. “Kami berharap jumlah peksos ini bisa ditambah, karena besarnya masalah sosial yang perlu mendapat pelayanan,” harapnya. (*).
