JATIM, beritalima.com – Wakil Gubernur Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf mengusulkan agar pemerintah khususnya Presiden untuk membuat peraturan “narkoba mainstreaming”. Peraturan ini dimaksudkan agar ada tes narkoba di setiap level mulai dari kepengurusan kartu penduduk hingga saat akan memasuki sekolah ataupun kerja.
“Presiden sudah menyatakan bahwa saat ini Indonesia sudah dalam kondisi darurat narkoba, maka saya usulkan agar dibuat Instruksi Presiden (Inpres) mengenai narkoba mainstreaming sehingga bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia,” ungkap Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim saat menghadiri Grand Final Pemilihan Duta Narkoba Tahun 2016, di Grand City, Surabaya, Minggu (22/05).
Dijelaskan, peredaran narkoba saat ini sudah menyasar semua kalangan baik pelajar, mahasiswa, pegawai swasta, pejabat pemerintah, PNS, TNI, masyarakat umum, santri bahkan kyai. Penerapan peraturan “narkoba mainstreaming/tes narkoba” diharapkan bisa mencegah perluasan penyebaran narkoba. “Dengan menjadikan tes narkoba menjadi bagian dari kebijakan pemerintah, setidaknya orang akan lebih berhati-hati karena menjadi syarat dalam pengurusan KTP sekalipun,” terangnya.
Menurutnya, jika seseorang ditemukan memakai narkoba sejak dini maka penanggulangannya akan lebih mudah. Selain itu dia tidak akan bisa mempengaruhi orang lain untuk ikut menggunakan narkoba. Sebab jika orang sudah menggunakan narkoba maka level selanjutnya bisa mengarah pada kejahatan, pergaulan bebas, dan HIV AIDS. “Rehabilitasi perlu segera dilakukan pada seseorang yang ketahuan memakai narkoba,” imbuhnya.
Ia mencatat, pengguna narkoba di Jatim saat ini setidaknya sudah mencapai 740 ribu orang dengan jumlah tersangka sebanyak 2.050 orang. Bahkan hampir 75% yang ada di dalam penjara adalah pengguna dan pemakai narkoba, dan diantaranya berusia 20-24 tahun. Jatim sendiri termasuk tiga besar dalam penggunaan dan peredaran narkoba. “Pemprov Jatim bahkan juga mengalami kerugian baik dari sisi sosial maupun ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba. Karenanya narkoba bukan saja tanggungjawab pemerintah tapi juga seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPC Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat) Kota Surabaya Arie Soeripan mengatakan, duta narkoba yang terpilih itu nantinya akan menjadi kepanjangan tangan dari Granat. Sebab walaupun sebagai organisasi Granat sudah memiliki pengurus namun harus ada peran pemuda sebagai garda terdepan di masyarakat. Pemilihan Duta Narkoba tersebut diikuti oleh 50 orang finalis yang terdiri dari 25 putra dan 25 putri yang telah melewati seleksi terlebih dulu. “Para peserta itu berasal dari berbagai universitas dan SMU, dan saat karantina kami telah memberikan berbagai macam pembekalan.Utamanya mereka juga sudah lolos tes narkoba,” terang Arie. (**).
