SURABAYA, Beritalima.com | Provinsi Jawa Timur diklaim menjadi provinsi yang pertama di Indonesia melakukan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, DR Ir Wahid Wahyudi MT saat ditemui di DPRD Jatim, Senin (21/6/2021).
“Kami sudah siap PTM. Bahkan Jatim itu adalah Provinsi yang pertama kali di Indonesia melakukan uji coba PTM,” terang mantan Pj Bupati Lamongan ini saat ditemui di Loby DPRD Jatim.
Wahid menuturkan, Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah mengambil kebijakan sejak tanggal 18 Agustus 2020 lalu, bahwa Provinsi Jatim sudah melakukan uji coba PTM terbatas.
“Kenapa itu kita lakukan, karena PJJ atau Pembelajaran Jarak Jauh, kita laksanakan sejak bulan Maret 2020. Setelah berjalan 5 bulan, tepatnya bulan Juli kami evaluasi. Ternyata PJJ dengan segala keterbatasan, tidak semua orang punya handphone android dan internet yang bagus,” sambung mantan kepala Dinas Perhubungan Jatim ini.
“Prinsip Gubernur Khofifah adalah bagaimana menanggulangi Covid-19 tanpa harus mengorbankan dunia pendidikan. Oleh karena itu, kita lakukan uji coba tatap muka dengan prokes yang ketat,” lanjutnya.
Wahid menambahkan, tempat yang aman dari Covid-19 adalah sekolah. Karena di sekolah ada penyemprotan disinfektan secara rutin, bisa dikendalikan aktivitasnya dan itulah yang dilakukan Jatim.
Wahid juga memaparkan ada beberapa syarat PTM terbatas bagi siswa SMA / SMK. Yang paling utama adalah mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten dan Kota. Tentunya Bupati dan Wali Kota pasti akan melihat perkembangan Covid-19 di daerahnya masing-masing untuk memberikan rekomendasi.
“Nah, sampai hari ini Gubernur Jatim sudah berkirim surat pada Bupati dan Wali Kota yang intinya bahwa PTM itu akan dilaksanakan dengan dua syarat. Yang pertama, mendapatkan persetujuan dari Bupati Wali Kota setempat. Kedua, siswa yang mengikuti PTM itu mendapatkan persetujuan dari orang tua siswa,” jelasnya.
Wahid mengungkapkan bahwa sarana prasarana protokol kesehatan (Prokes) harus lengkap di sekolah.
“Termasuk sekolah harus menyiapkan Gugus Tugas Covid-19 sekolah secara bergiliran dari siswa,” tandas mantan Pj Bupati Malang lebih jauh.
Wahid menegaskan, soal jam belajar siswa, pembelajaran yang hanya dilaksanakan empat jam atau delapan jam pelajaran dengan masing-masing pelajaran 30 menit.
“Jadi, kalau dilaksanakan jam 07.00 Wib sampai jam 11.00 Wib siang, istirahat 15 menit sehingga waktunya dhuhur diharapkan sudah pulang agar tidak terjadi kerumunan. Sehingga salat dhuhur bisa dilaksanakan di rumah masing-masing,” tukasnya.
Lebih lanjut Wahid menjelaskan banyaknya keterbatasan belajar saat PJJ tetap diberlakukan. Seperti pelajaran fisika, kimia dan matematika rata-rata banyak siswa daya tangkapnya rendah.
“Diprioritaskan kepada hal-hal yang kurang optimal apabila dilakukan PJJ. Misalnya pendidikan fisika, kimia dan matematika itu kalau PJJ itu rata-rata daya tangkapnya rendah,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih MPd meminta agar sekolah melakukan persiapan matang jelang PTM Juli mendatang. Selain fasilitas penunjang protokol kesehatan, sekolah juga harus bisa memproteksi siswa selama berangkat dan pulang sekolah.
“Sepanjang memenuhi syarat, tetap bisa dilaksanakan (PTM, red),” ucap Hikmah.
Politisi PKB ini pun yakin persiapan sekolah sudah sangat bagus. Pasalnya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang direfocusing itu sebagian sudah digunakan untuk mempersiapkan proses PTM.
“Baik penyediaan wastafel dan sebagainya,” urainya.
Namun, pihaknya justru mengkhawatirkan saat siswa berangkat dan pulang sekolah.
“Sebab, bisa saja para siswa mampir atau bahkan keluyuran ke tempat lain, sehingga berpotensi tertular virus,” cetus Hikmah. (Yul)
