SURABAYA, Beritalima.com |
Bantuan kuota internet gratis dari Kemendikbud dihentikan mulai Juli 2021. Pelaksana tugas (PIt.) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud, Hasan Chabibie mengumumkan program bagi-bagi kuota internet gratis untuk belajar online akan disetop mulai bulan Jul 2021 ini. Hasan menyebut hingga kini belum ada pembahasan terkait dengan kelanjutan program ini di Kemendikbud.
Menanggapi Kebijakan Kemendikbud tersebut, kepala Dinas Pendidikan Jatim DR Ir Wahid Wahyudi MT menegaskan, bahwa pihaknya akan berupaya untuk melakukan komunikasi dengan Kemendikbud untuk tetap meminta kementerian tersebut memberikan kuota internet gratis.
Lonjakan kasus Covid-19 yang terus meningkat, menyebabkan sistem belajar mengajar hingga saat ini masih dilakukan secara daring. Hal ini membuat orang tua harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk biaya internet siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wahid Wahyudi mengungkapkan, bantuan internet ini sangat dibutuhkan, mengingat pembelajaran tatap muka masih ditunda karena peningkatan kasus Covid-19.
“Hari ini Dindik Jatim sudah berkirim surat pada Kemendikbud Ristek untuk tetap memberikan bantuan internet pada siswa SMA, SMK dan SLB di Jatim yang jumlahnya mencapai 1,3 juta pada tahun ajaran 2021-2022,” terang mantan Pj Bupati Lamongan ini, Kamis (15/7/2021)
Wahid mengungkapkan bahwa Permintaan bantuan ini, dikarenakan kebutuhan penggunaan internet gratis bagi siswa SMA, SMK dan SLB di Jatim sumber dananya berkurang saat pandemi ini.
Wahid menyebutkan, sebelum pandemi, sumber dana sekolah berasal dari dana BOS, BOSDa dan sumbangan orang tua siswa (komite) sekolah.
“Sementara dana APBD 2021 banyak direalokasikan untuk Covid-19, sehingga BOSDa SMA, SMK dan SLB negeri baru dialokasikan 6 bulan, dan yang swasta baru 5 bulan. Jadi belum bisa optimal membantu sekolah, dana bantuan masyarakat juga tidak bisa maksimal karena penurunan pendapatan,” sambung Wahid.
Mantan kepala Dinas Perhubungan Jatim ini menyatakan bahwa kebutuhan kuota internet siswa jika tidak mendapat dukungan dari Kemendikbud Ristek akan memberatkan sekolah.
Karena dana BOS dan BOSDa banyak dimanfaatkan untuk honor pegawai non PNS di Jatim yang jumlahnya cukup besar.
“Jumlah guru untuk sekolah negeri mencapai 39.061 guru, yang non PNS atau honorer sebanyak 31,8 persen. Sedangkan tenaga kependidikan jumlahnya mencapai 12.544 pegawai, sementara untuk yang honorer ada 78,5 persen. Belum lagi biaya operasional sekolah lainnya,” pungkasnya.(Yul)
