Jakarta, beritalimacom | Wakil Bupati Malang, Hj. Lathifah Shohib, melakukan audiensi finalisasi program strategis nasional bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas di Menara Bappenas, Jakarta.
Audiensi ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Malang dalam memperkuat sinergi pembangunan dengan pemerintah pusat.
“Audiensi ini kami lakukan untuk memastikan program strategis nasional benar-benar selaras dengan kebutuhan dan potensi Kabupaten Malang, terutama di sektor pertanian, pariwisata, dan pendidikan,” ujar Hj. Lathifah Shohib, kepada awak media.
Hasil audiensi itu menyepakati fokus kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Kabupaten Malang pada tiga sektor utama, yakni pertanian, pariwisata, dan pendidikan. Kesepakatan tersebut akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman pada awal Februari 2026.
“Pada awal Februari 2026, Insya Allah kami akan menandatangani MoU sebagai dasar kerja sama antara Kementerian dan Pemerintah Kabupaten Malang,” kata Wabup Malang.
Ia menjelaskan, Kementerian PPN/Bappenas akan memberikan pendampingan pada sektor pertanian dan pariwisata secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.
“Pendampingan ini penting agar program yang dijalankan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Sementara di sektor pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas akan membantu mencarikan skema pembiayaan hibah dari donor.
“Kami ingin pengembangan pendidikan tidak hanya bergantung pada APBN dan APBD, tetapi juga didukung pembiayaan hibah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain infrastruktur pendidikan, solusi terkait tenaga kependidikan juga akan dicarikan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Wabup Malang juga menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan pemerintah pusat kepada Kabupaten Malang.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PPN/Bappenas atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Kesempatan ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebangkitan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang,” tegasnya.
Hj. Lathifah Shohib juga menyatakan akan memberikan penekanan kuat pada integritas pelaksanaan program.
“Saya berpesan agar program nasional ini tidak disalahgunakan. Jangan sampai program dari Presiden yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya para petani, justru dimanfaatkan sebagai bahan korupsi,” pungkasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Wabup Malang didampingi jajaran perangkat daerah terkait, di antaranya Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Sementara dari pihak Kementerian PPN/Bappenas diwakili oleh Staf Khusus Menteri Rama G. Notowidigdo dan Asisten Personal Menteri Prof. Dwija
Redaksi
