JAKARTA, Beritalima.com– Paket Pelatihan di Program Kartu Pra Kerja (KPK) yang menjadi kampanye Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilihan Presiden tahun lalu akhirnya dihentikan sementara oleh Pemerintah. Langkah itu dianggap tepat karena mengakomodir keinginan publik yang selama ini menagggap program ini tidak tepat sasaran dan pemborosan anggaran negara.
Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bahtiar Najamudin kepada awak media di Jakarta, Sabtu (4/7) mengatakan, dia mengapresiasi langkah penghentian paket pelatihan dalam program yang menjadi polemik tiga bulan KPK ini berjalan. “Selain menimbulkan Pro dan Kontra, program itu juga berpotensi menjadi bancakan oknum-oknum tidak bertanggungjawab.
Hal ini bisa dilihat dari hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan sejumlah masalah atas program pemerintah ini. misalnya keterlibatan delapan perusahaan platform digital dalam program ini yang menurut KPK tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.”
Temuan KPK ini menurut Senator dari Dapil Provinsi Bengkulu tersebut menunjukkan, lima dari delapan perusahaan itu punya konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan program. “Saya dukung langkah Pemerintah menghentikan program pelatihan Prakerja itu,” tandas dia.
Bahkan ebaikanya, pemerintah tidak hanya menghentikan paket prlatihan saja, tapi sekaligus Program Kartu Prakerja nya yang dihentikan. “Kalau setelah diperbaiki dan dievaluasi ternyata masih bermasalah, ya yang dihentikan programnya jangan cuma pelatihanya saja,” pinta Sultan.
Karena itu, Sultan berharap dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuat program pengganti Prakerja yang betul-betul bisa mengurangi angka pengangguran. Terlebih dampak dari Pandemi Covid-19 ini tidak sedikit para buruh dan tenaga kerja yang dirumahkan alias kehilangan pekerjaan.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari memutuskan untuk menghentikan program paket pelatihan Kartu Prakerja. Keputusan itu tertuang dalam surat Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja nomor S-148/Dir-Eks/06/2020/. Surat 30 Juni 2020 itu ditujukan ke mitra proyek kartu Prakerja yaitu SekolahMu, Sisnaker, Skill Academi by Ruangguru, Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria, dan Tokopedia.
Kartu Prakerja juga menuia sorotan dari KPK hingga ditemukan beberapa potensi yang bisa menyebabkan kerugian negara. Di dalam surat tersebut dijelaskan penghentian paket pelatihan berdasarkan evaluasi yang dilakukan pelaksana program kartu prakerja.
Berdasarkan evaluasi, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama, beberapa mitra platform digital membuat dan menawarkan produk paket pelatihan yang terdiri dari beberapa jenis atau kelas pelatihan oleh satu atau beberapa lembaga pelatihan di masing-masing platform.
Kedua, tak ada mekanisme yang dapat memastikan tiap peserta yang mengambil atau membeli paket pelatihan menyelesaikan seluruh jenis atau kelas pelatihan. Akibatnya, tidak ada laporan mengenai penilaian peserta pelatihan. Atas dasar ini, manajemen pelaksana tak dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan evaluasi terhadap satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada dalam paket Prakerja. (akhir)
