JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin mengatakan, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) selama ini prakteknya terdapat berbagai macam permasalahan. Soalnya, pembentukkan Perda belum didasarkan pada skala prioritas.
“Seharusnya dalam setiap proses atau prosedur penyusunan Perda harus dilakukakan lebih terarah dan terkoordinasi, perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam mengenai muatan yang akan diatur dalam Perda. Lalu disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara sesuai dengan kaidah dan mudah dipahami,”ucap politisi senior ini.
Itu disampaikan Mahyudin pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Implementasi Peran dan Tugas DPD RI Dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pekan ini.
Senator dapil Provinsi Kalimantan Timur tersebut mengatakan, terdapat Perda yang dikualifikasikan bermasalah dan harus direvisi atau dibatalkan. “Dalam forum ini, DPD RI akan menyosialisasikan mengenai mekanisme terkait implementasi pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah,” tutur Mahyudin.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB mewakili Gubernur Lalu Gita Aryadi menginformasikan, provinsi ini memiliki Perda mengenai penyakit menular. “Kami daerah pertama yang menerbitkan Perda pencegahan penularan penyakit termasuk Covid-19. Mudah-mudahan dengan konsistensi penegakkannya, diharapkan Perda ini dapat berkontribusi,” ujar dia.
Sekda berharap dengan adanya FGD ini, dapat menambahkan kualitas Perda yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat di daerah. Setelah membuka FGD itu, Mahyudin bersama rombongan, melakukan media visit ke Lombok Post. Dalam kunjungan itu, Mahyudin menuturkan tujuan kunjungan mereka ke NTB. “Seperti yang kita ketahui sebentar lagi kita akan mengadakan pilkada serentak, pilkada saat ini memang sangat spesifik tidak seperti biasanya, dalam pelaksanannya diiharapkan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga jangan sampai timbul klaster baru penyebaran Covid-19.”
Ditambahkan, media dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka menyambut pesta demokrasi. “Penting sekali edukasi kepada masyarakat, masyarakat Indonesia paling susah untuk tidak berkumpul, apalagi nanti biasanya tim yang menang suka melakukan seperti syukuran,” tambah dia.
General Manager Lombok Post, Haliluddin menyampaikan terkait dengan kelanjutan pembangunan dan pemekaran daerah. “Kami ingin mendapat informasi terkait dengan Sirkuit Mandalika, dan juga tentang pemekaran daerah. Kami berharap DPD RI mengambil peran sebagai penyambung lidah daerah,” papar dia.
Seperti diketahui, saat ini sedang dibangun Sirkuit Mandalika untuk digunakan perhelatan Motor GP. Dalam kunjungan itu, Mahyudin didampingi senator Evi Avita Maya dari Dapil Provinsi NTB, Yustina Ismiati (Kalteng), Hasan Basri (Kaltara) dan Sukriyanto asal Kalimantan Barat. Rombongan menyempatkan mengunjungi Kantor Daerah DPD RI NTB dan diterima Kepala Kantor Daerah DPD RI setempat. (akhir)
