BANYUWANGI, beritalima.com – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, memecat ratusan THL terus menuai kritik. Bukan hanya dianggap tidak manusiawi, tapi juga bertolak belakang dengan program membuka 10 ribu lapangan kerja yang disampaikan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dimasa kampanye lalu.
“Pemecatan THL bertolak belakang dengan program 10 ribu lapangan kerja. Dan pemecatan THL ini kan hanya justru mencetak pengangguran baru di Banyuwangi,” ucap Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, Rabu (10/3/2021).
Sebagai salah satu pimpinan DPRD Banyuwangi dan Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Michael mengaku memiliki alasan kuat kenapa dirinya harus menolak kebijakan pemecatan THL. Pertama, seperti diketahui, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan keterpurukan ekonomi. Yang tentunya masyarakat, termasuk kalangan THL sangat membutuhkan pekerjaan.
Disebutkan, sedikitnya 332 orang THL dipecat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dari keseluruhan, 80 orang diantaranya adalah THL tenaga kesehatan. Sudut pandang Michael, kebijakan tersebut juga dianggap tidak pro dengan asas pemenuhan pelayanan prima terhadap Wong Cilik.
Karena ketersediaan tenaga kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat. terlebih dimasa pandemi Covid-19, dimana ketergantungan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat.
Kalau pun Sumber Daya Manusia (SDM) sebagian THL dianggap kurang, masih Michael, yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, adalah mempertanyakan proses perekrutan. Sudah sesuai dengan bidang dan keahlian yang dibutuhkan atau ada hal lain.
“Kalau pun SDM (Sumber Daya Manusia) sebagian THL dianggap kurang, jangan salahkan THL nya dong. Harusnya pertanyakan bagaimana proses perekrutannya,” cetusnya.
Politisi pemilik tempat wisata Alam Indah Lestari (AIL) di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, ini meminta Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, untuk bersikap lebih bijaksana. Lebih mengedepankan hati nurani dan kemaslahatan bersama dalam mengambil keputusan.
“Kami sangat yakin bahwa Bu Ipuk itu orang baik dan sayang terhadap masyarakatnya,” ujar Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto.
Dari sisi anggaran, politisi berlatar belakang pengusaha kelas kakap Bumi Blambangan ini juga menilai bahwa honor para THL tidak akan memberatkan APBD Kabupaten Banyuwangi. Jadi jika terus dipaksakan, kebijakan pemecatan THL dikhawatirkan justru akan kontra produktif dan menimbulkan preseden buruk di masyarakat. (bi)
