JAKARTA, Beritalima.com– Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan dana yang tak sedikit untuk para influencer dan bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam konferensi pers secara daring dengan tema “Rezim Humas: Berapa Miliar Anggaran Influencer?”, 20 Agustus lalu memaparkan, dana yang digunakan untuk membayar para influencer kebijakan pemerintah Rp 90,45 miliar dari total belanja aktivitas digital Rp 1,29 triliun.
Wakil rakyat Dapil IV Provinsi Jawa Timurm Amin Ak dalam keterangan pers yang diterima Beritalima.com, Sabtu (29/8) malam mengatakan, Pemerintahan Jokowi tampaknya takut kehilangan dukungan terhadap kebijakan yang diambilnya, sehingga membutuhkan influencer untuk bisa mempengaruhi rakyat agar menerima kebijakan yang diambil”.
Bahkan, kata anggota Komisi VI DPR RI itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto awal tahun ini mengungkapkan, Pemerintah akan mengucurkan dana Rp 72 miliar dari APBN, itu tentu menguatkan kita, untuk mendapatkan dukungan rakyat Pemerintah memerlukan influencer. “Bila Pemerintah memang membuat kebijakan pro rakyat, tanpa menggunakan influencer-pun akan didukung rakyat.”
Kebijakan Pemerintah mengeluarkan sejumlah dana untuk influencer juga melukai hati pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebab anggaran yang dikeluarkan Pemerintah buat influencer.
Sejatinya dana sebanyak itu dapat digunakan mengembangkan UMKM karena sektor ini penopang perekonomian rakyat sepanjang 2019, memberikan kontribusi 65 persen bagi PDB Indonesia. “Terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 yang belum juga reda, UMKM tentu sangat terpukul dan butuh bantuan Pemerintah.”
Dari data yang disampaikan Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemkop UKM) di Juni 2020, ada 2.322 koperasi, 185.184 pelaku UMKM terdampak pandemi Covid-19.
“Dana untuk influencer yang dianggarkan Negara tiap tahunnya dapat digunakan untuk membantu UMKM agar dapat keluar dari kesulitan di tengah pandemi Covid-19, misalnya saja dengan memberikan insentif internet gratis agar UMKM beralih ke penjualan daring (dalam jaringan).”
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini minta Pemerintahan Jokowi harus menghentikan dana Negara untuk influencer. Di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, sangat tidak tepat kalau Pemerintah mengeluarkan uang Negara untuk Influencer karena perekonomian Negara sedang terpuruk dan sektor UMKM mendapatkan pukulan yang sangat keras.
“Dana yang dikeluarkan untuk influencer sebaiknya direalokasi untuk UMKM, mengingat sebagai penopang perekonomian rakyat UMKM sangat terdampak adanya pandemi COVID-19. Jika dana influencer tersebut tidak dihentikan, maka Pemerintah akan melukai hati para pelaku UMKM.” demikian Amin Ak. (akhir)
