JAKARTA, Beritalima.com– Wakil rakyat dari Dapil IV Provinsi Jawa Timur, Amin Ak mendesak Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkuat dan mempercepat pembentukan ekosistem digital dalam usaha membantu pengembangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Fenomena mergernya platform digital raksasa seperti Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo mengakibatkan digitalisasi UMKM menjadi mendesak. Untuk itu,diperlukan langkah taktis dan strategis.
“Karena ini luar biasa, Pemerintah tidak bisa mengandalkan cara-cara biasa untuk mempercepat ekosistem digital UMKM. Perlu program cepat, taktis dan terukur agar tidak tergilas pebisnis raksasa yang menguasai pasar e-commerce,” tegas Amin di Jakarta, akhir pekan ini.
Amin mengatakan, Indonesia perlu belajar dari fenomena merger raksasa digital di berbagai negara maju, yang pada akhirnya mengorbankan pelaku usaha kecil dan menengah. Dia mencontohkan hegemoni Google, Amazon, Facebook dan Apple di AS atau Alibaba, Tencent, Baidu, ByteDance dan JD di China.
Faktanya, raksasa digital di kedua negara tersebut, lanjut Amin, menjadi predator buat pelaku UMKM. Modus yang diterapkan para raksasa tersebut antara lain, mencaplok UMKM dan mengintegrasikannya ke dalam platform mereka, atau usaha sejenis untuk mematikan UMKM.
Anggota Komisi VI DPR RI membidangi Perdagangan dan Industri tersebut mendesak pemerintah memastikan konsolidasi GoTo dapat menciptakan efisiensi dalam penyediaan layanan kepada UMKM.
Integrasi kedua perusahaan itu, bisa menguntungkan pelaku usaha kecil dan mempercepat proses digitalisasi UMKM sehingga terjadi perluasan pasar tergadap pelaku usaha UMKM yang jumlahnya begitu banyak di Indonesia.
“Pandemi Covid-19 telah menjadi mimpi buruk bagi UMKM, jangan biarkan mereka kembali bermimpi buruk akibat gurita digital yang mematikan bisnis para pelaku yang menyedot jutaan tenaga kerja ini,” kata Amin.
Amin menyebut sejumlah faktor yang membuat pelaku UMKM kesulitan untuk terjun ke platform digital. Pertama, banyak pelaku UMKM yang masih belum melek digital sehingga mereka kesulitan menggunakan fitur-fitur di berbagai platform yang ada.
Kedua, banyak pelaku UMKM yang kesulitan mengakses internet sehingga menghambat proses digitalisasi UMKM. Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebut, 63 persen pelaku UMKM yang mengaku kesulitan bekerja dari rumah karena kurangnya akses internet.
Hambatan berikutnya, pandemi Covid-19 membuat jutaan UMKM terpuruk sehingga mereka kesulitan modal untuk bangkit. Data Bank BRI menyebut, saat ini terdapat 57 juta pelaku UMKM. Dari jumlah itu hanya 12 juta yang terlayani lembaga keuangan formal secara layak.
Sekitar 15 juta pelaku UMKM sudah terlayani. Namun, layanan itu belum layak dan sisanya belum terlayani lembaga keuangan formal. “Pemerintah harus mempercepat digitalisasi UMKM secara all out dengan roadmap yang jelas. Holding BUMN Mikro juga harus proaktif memperkuat layanan keuangan bagi UMKM,” demikian Amin Ak. (akhir)
