JAKARTA, Beritalima.com– Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu menghitung asumsi kerugian yang dialami perusahaan plat merah, sebagai dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Permintaan tersebut disampaikan, Dwie Aroem Hadiatie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9).
Politisi cantik Partai Golkar di Komisi VI DPR RI dari Dapil Provinsi Lampung I ini mengatakan, hitungan itu perlu terutama BUMN yang punya beban subsidi atau Public Service Obligation (PSO) guna untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan plat merah tersebut dapat bertahan menghadapi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Putri tokoh Partai Golkar Lampung, Alzier Dianis Thabranie ini khawatir akan keberlangsungan perusahaan-perusahaan BUMN di masa depan karena terus tertekannya nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara Paman Sam itu.
Dikatakan perempuan kelahiran Lampung, 1Pebruari 1980 ini, Kementerian BUMN harus bergerak cepat menyelamatkan aset negara. “Saya khawatir dengan perusahaan milik negara ini. Bagaimana kondisi keuangan BUMN ini ke depan, bila dolar mencapai Rp16.000? Atau sampai titik berapa BUMN ini dapat bertahan,” kata Dwie.
Dwie punya pendapat, setiap perusahaan yang ada di bawah naungan Kementerian BUMN harus mempunyai strategi dalam meningkatkan kinerja, agar dapat mencapai target pendapatan dan persentase kesanggupan pemberian dividen.
“Perusahaan harus mempunyai strategi dalam meningkatkan kinerja, agar target pendapatan yang sudah ditentukan dapat tercapai. Dan, persentase kesanggupan pemberian dividen juga harus disampaikan ke Komisi VI DPR RI,” demikian Dwie Aroem Hadiatie. (akhir)