JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi VII DPR RI, Dr H Mulyanto meminta pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengambil tindakan tegas terkait adanya indikasi korupsi di PT Krakatau Steel (Persero).
Erick bisa minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif untuk memperjelas adanya indikasi korupsi di BUMN tersebut. “Erick jangan Omong Doang (Omdo). Kalau memang melihat ada indikasi korupsi di PT. Krakatau Steel sebaiknya langsung ambil tindakan. Segera lapor BPK agar dapat diketahui dengan pasti jumlah kerugian negara serta indikasi pelanggaran kepatuhan yang terjadi,” tegas Mulyanto.
Wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten ini menambahkan, Erick harus periksa semua pejabat yang bertanggungjawab. Tindakan ini penting dalam rangka penegakan hukum dan pelajaran bagi manajemen dalam mengelola BUMN ke depan.
“Karena kita menginginkan industri baja yang kokoh, punya nilai tambah dan berdaya saing tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan domestik dan melakukan ekspor produk ke luar negeri untuk meningkatkan devisa negara,” kata Mulyanto.
Erick juga diingatkan agar tak menganggap remeh dan membiarkan temuan korupsi ini. Sebab bila dibiarkan dapat menimbulkan keresahan. Padahal PT Krakatau Steel saat ini sedang bergeliat mencetak laba.
Sebelumnya diberitakan Menteri BUMN Erick Thohir menemukan indikasi korupsi di tubuh PT Krakatau Steel Tbk (Persero). Indikasi itu muncul dari utang perusahaan yang mencapai US$2 miliar atau Rp28,515 triliun (kurs Rp14.257 per dolar AS).
Erick menjelaskan utang itu berasal dari investasi Krakatau Steel yang mencapai US$850 juta. Perusahaan sebelumnya menginvestasikan dana tersebut dalam proyek blast furnace. Dan ternyata proyek blast furnace mangkrak. (akhir)
