JAKARTA, Beritalima.com– Tidak seperti beberapa bulan sebelumnya, sebagai wakil rakyat di Parlemen, DPR RI belakangan ini tampak mulai galak dalam mengkritisi eksekutif maupun yudikatif.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI), Karyono Wibowo kepada awak media yang sehari-hari meliput di parlemen dalam diskusi dialetika demokrasi dengan tema ’76 Tahun DPR RI, Meneguhkan Semangat Berjuang Untuk Rakyat’.
Selain Karyono, juga tampil sebagai pembicara dalam diskusi yang digelar Press Room Geedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Kamis (26/8) petang itu, politisi muda dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Wakil Ketua Badan Leegislasi DPR RI, H Achmad Baidowi.
Dikatakan Karyono, berdasarkan tracking isu di media terkait pemberitaan DPR RI yang selama ini kurang galak, bahkan cenderung kompromi dengan Pemerintah karena mayoritas Fraksi di DPR RI adalah koalisi Pemerintahan Preesiden Joko Widodo (Jokowi), tapi dalam beberapa bulan ini mulai agak galak. “DPR di bawah kepemimpinan Ibu Puan Maharani dan kawan-kawan mulai agak kritis meski tetap konstruktif,” kata Karyono.
Meski suara kritis yang muncul dari DPR tersebut, lanjut Karoyno juga menimbulkan pro dan kontra, karena narasi yang terbangun adalah lebih cenderung pada sentimen politik.
“Ketika DPR melakukan kritik, mebuat sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, juga tidak sepi dari kontra-kontra narasi. DPR mengkritik, apalagi yang mengkritik sama-sama partai koalisi pemerintah yang,” jelas Karyono.
Menurut dia, justru itulah fungsi DPR RI yang sesungguhnya. Meski DPR RI sebagian fraksi merupakan partai koalisi pemerintah, tetapi dalam konteks kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara, DPR RI harus tegas dan konsisten, komitmen untuk membela kepentingan rakyat.
“Justru ini yang harus di dukung, sikap kritis DPR RI terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Meskipun seperti yang saya katakan tadi, suara-suara kritik DPR itu terkadang ditertawakan. Ada yang mempertanyakan ada apa ini, jangan-jangan ada kepentingan. Ada hasrat yang tidak tersalurkan. Tetapi inilah demokrasi, apalagi di tengah digitalisasi, kebebasan informasi yang sangat masif.”
Sikap kritis itu kata dia, juga terlihat dari pidato Ketua DPR Puan Maharani pada tanggal 16 Agustus yang lalu. Dalam pidato itu, Puan memberikan saran dan catatan kritis terhadap pemerintah.
“Saya kira ini yang justru diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia meskipun itu juga tidak sepi dengan pro kontra. Saya pribadi justru mendorong agar DPR tetap melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, standing posistion kritis konstruktif harus menjadi mainstrim bagi lembaga DPR,” demikian Karyono Wibowo. (akhir)
