ACEH, Beritalima-Direktur Eksekutif Walhi Aceh Muhammad Nur meminta Pihak pemerintah Aceh jangan Mengabaikan Isu lingkungan hidup dan itu merupakan isu penting yang harusnya di prioritaskan pemerintah Aceh dibawah kekuasaan Irwandi-Nova.
Menurutnya, bagaimanapun bentuk pembangunan yang mau digarap kedepan butuh sumberdaya alam dari hutan dan lahan, ini tidak mungkin tanpa perencanaan yang matang. Untuk pembangunan bisa diwujudkan dengan mudah, apalagi pemerintah turki mengatakan akan melakukan investasi segala bidang dengan Syarat mempermudah hukum di indonesia.
Kami hanya mengingatkan pemerintah Aceh soal basis pembangunan itu ada banyak aturan hukum yang berlaku di Indonesia baik itu UU 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, UU No 26 Tahun 2007 Tentang Tataruang dan Regulasi Pertanahan maupun UU Kehutanan dan berbagai kebijakan negera lainnya yang mengatur pemanfaatan, pengawasan, pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup, jika semua regulasi dilanggar, maka akan menambah daftar masalah lingkungan hidup di Aceh, jika proses pembangunan dipaksakan tanpa memperhatikan pola ruang, struktur ruang maupun pengendalian ruang, terang Muhammad Nur,” diruang Kerjanya, Senin, 16 Oktober 2017.
Investasi yang baik harusnya mendukung keinginan Rakyat Aceh, bukan keinginan kapitalis atau Neolib yang dapat menghancurkan Ekonomi Rakyat, karena Rakyat Aceh belum mampu bersaing dalam bidang apapun dengan wilayah lain di Indonsia bahkan dunia internasional, karena kesiapan system yang mendukung Rakyat Aceh menuju tata produksi yang baik, pola konsumsi yang benar dan pola produksi yang tepat belum difasilitasi pemerintah hingga akhir tahun 2017.
Seharusnya tahun pertama pemerintah Aceh dibawah kekuasaan Irwandi-Nova memetakan kembali apa yang cocok di Investasi di Aceh, jangan kaku hanya bidang Energy dan Infastruktur semata, karena semua yang akan dibangun butuh perawatan, teknologi maupun SDM yang handal untuk merawatnya, sehingga jangan sekedar bicara jumlah Investasi di Aceh akan tetapi sangat tidak produktif dimasa akan datang,” Sebutnya.
Walhi Perwakilan Aceh sangat mendukung kerja-kerja pemerintah Aceh dibawah kekuasaan Irwandi-Nova, akan tetapi semangatnya harus berbasis tata kelola hutan dan lahan yang baik dan sesuai dengan keinganan rakyat, jika sudah terpetakan keinginan rakyat silahkan undang berbagai wakil negara lainya untuk mendukung pembangunan Aceh. Karena hingga akhir tahun 2017 tepatnya 100 hari penilaian kinerja Irwandi-Nova belum ada satupun perkara lingkungan hidup di respon dengan baik, baru memberikan catatan atau arahan kepada para bupati/wali Kota untuk isu lingkungan hidup.
Dia Menambahkan,Kami mendorong investasi harusnya berbasis wilayah kab/kota bukan basis Provinsi yang begitu luas sehingga Masyarakat yang tersebar dibebagai Kabupaten /kota dapat menikmati hasil Investasi yang nyata melalui perhutanan sosial yang dapat mengembangkan Ekonomi alternative.
Di Aceh selain sawit dan hasil tambang untuk Rakyat Aceh, dan kini sudah saatnya Pemerintah Aceh menjadikan Aceh sebagai lumbung pertanian yang handal dapat menembus pasar internasional sehingga rakyat sejahtera dengan sektor pertanian dan laut, tanpa harus memaksa pembangunan ala singapure tapi rakyatnya tergusur oleh waktu dan keadaan,” Tutup Muhammad Nur,”(Aa79)
