PALEMBANG, BeritaLima.com | Rapat paripurna DPRD kota palembang dipimpin langsung oleh Wakil ketua DPRD kota Palembang bapak M. Hidayat SP MSI.
Rapat paripurna masa persidangan 2 tahun kerja 2026 mendengar jawaban Walikota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota palembang.
Wali Kota Palembang H.Ratu Dewa menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun 2026, di Ruang Rapat DPRD Kota Palembang, Senin (06/04/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Palembang, serta perwakilan fraksi, yakni NasDem, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PDI Perjuangan, PAN, dan PKB.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota palembang H. Ratu Dewa menegaskan komitmen Pemerintah Kota Palembang untuk menindaklanjuti berbagai masukan fraksi, diantaranya terkait perbaikan infrastruktur jalan, evaluasi fasilitas pendidikan, serta inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah Kota palembang menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mengoptimalkan PAD Tahun 2026, terutama dari sektor pajak daerah. Tim Optimalisasi PAD diarahkan bekerja maksimal menggali potensi pendapatan, salah satunya melalui optimalisasi opsen pajak kendaraan bermotor.
“Pendataan dan validasi dilakukan terhadap sekitar 1,3 juta kendaraan untuk memetakan potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sekaligus meminimalisir potensi kebocoran,” ujar Ratu Dewa.
Selain itu, Pemkot juga menerapkan langkah penegakan kepatuhan pajak melalui pemasangan stiker peringatan bagi penunggak, serta pelaksanaan razia gabungan secara berkala bersama Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, Polrestabes Palembang, Jasa Raharja, dan Dinas Perhubungan. Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang terindikasi kurang bayar juga terus dilakukan sebagai bagian dari penguatan pengawasan.
Di sisi lain, optimalisasi PAD turut didukung melalui pemutakhiran data wajib pajak PBB dan pelaku usaha baru berbasis sistem informasi geografis (GIS) melalui UPTD di setiap kecamatan.
“Menurutnya, optimalisasi PAD menjadi salah satu fokus utama pemerintah pada tahun 2026. Untuk itu, Pemkot Palembang telah menyiapkan berbagai strategi, terutama dalam memaksimalkan potensi pajak daerah.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan kinerja Tim Optimalisasi PAD yang diarahkan untuk menggali potensi pendapatan secara maksimal. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) ucapnya.
“la menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan dan validasi terhadap sekitar 1,3 juta kendaraan. Langkah ini bertujuan untuk memetakan potensi penerimaan dari PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sekaligus menutup celah kebocoran pendapatan daerah.
Selain itu, Pemkot Palembang juga memperkuat langkah penegakan kepatuhan pajak. Di antaranya melalui pemasangan stiker peringatan bagi wajib pajak yang menunggak, serta pelaksanaan razia gabungan secara berkala.
Kegiatan tersebut dilakukan bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait, seperti Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, Polrestabes Palembang, Jasa Raharja, serta Dinas Perhubungan.
Tidak hanya itu, pemerintah kota palrmbang juga terus melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang terindikasi kurang bayar sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan.
Di sisi lain, optimalisasi PAD turut didukung melalui pemutakhiran data wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pelaku usaha baru. Proses ini dilakukan berbasis sistem informasi geografis (GIS) yang dijalankan oleh informasi geografis (GIS) yang dijalankan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan.
“Langkah tersebut juga diiringi dengan pembenahan regulasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengawasan terhadap penggunaan alat e-tax, pelaksanaan uji petik transaksi, hingga digitalisasi layanan perpajakan.
Dalam rangka memperkuat kepatuhan, pemerintah turut melibatkan aparat penegak hukum dalam proses pengawasan dan penagihan pajak.
Menutup penyampaiannya, Wali Kota H.Ratu Dewa menegaskan bahwa seluruh upaya yang dilakukan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah secara berkelanjutan.
la juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga Kota Palembang.paparnya.( Nn)
