SURABAYA, beritalima.com | Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak henti-hentinya terus mengontrol warganya agar patuh dan taat mengikuti protokol selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, bahwa pihaknya sudah melakukan penindakan tegas bagi warga yang ditemukan masih melanggar aturan PSBB. Seperti yang tengah dilakukan saat ini, pemkot bekerjasama dengan TNI, dan kepolisian berkeliling ke perusahaan-perusahaan, pertokoan untuk memastikan protokol Covid-19 benar-benar diterapkan.
“Kemarin Satpol PP sudah menindak beberapa toko yang melanggar. Jadi mereka proses sesuai perdanya,” kata Wali Kota Risma di Halaman Balai Kota Surabaya, Minggu (10/5/2020).
Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini menjelaskan, seperti beberapa waktu lalu, ada beberapa pertokoan yang melanggar protokol. Kemudian Satpol PP bertindak tegas mengambil KTP dan langsung diproses ke pengadilan. “Hal seperti itu sudah kami lakukan. Kalau tidak salah mulai kemarin lusa,” paparnya.
Selain itu, ia mengaku, tidak hanya jalan raya, pertokoan dan perkantoran saja yang mulai ditindaklanjuti. Namun, wilayah pasar juga menjadi perhatian tersendiri oleh Wali Kota Risma. Saat ini, beberapa pasar tengah diatur kembali dan meminta kecamatan dan kelurahan untuk turun mengawasi. “Beberapa pasar kita sedang atur dan kemudian kecamatan dan kelurahan juga melakukan hal yang sama,” tegas dia.
Di kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, pihaknya bersama Satpol PP, camat dan lurah turun langsung untuk menyadarkan masyarakat. Bagi dia, diperlukan seni tersendiri untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat taat pada protokol Covid-19. “Melalui ketua RT/RW dan tokoh yang ada di masyarakat setempat kita jujur kepada mereka,” jelasnya.
Eddy mengaku, sampai dengan hari ini berbagai upaya terus dilakukan agar masyarakat mengerti betapa pentingnya memutus mata rantai pandemi dengan segala protokol yang ada. Menurut dia, jika ada tokoh masyarakat yang tidak bisa diingatkan, tetapi dia memiliki pimpinan di kantornya, maka yang dihubungi adalah pimpinannya tersebut agar disampaikan.
“Ada juga yang hubungannya dengan partai politik. Kita komunikasi dengan pimpinan
parpolnya. Ini tugas kita untuk menyelamatkan yang bersangkutan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, ada juga yang harus dengan tenaga polisi. Tenaga polisi perempuan, Satpol PP perempuan, Linmas perempuan, perwatnya juga perempuan untuk menjelaskan tentang pentingnya itu. “Polisi juga menyampaikan dari sisi keamanan. itu baru berhasil. Jadi memang ada stategi dan cara khusus,” pungkasnya. (*)
