SURABAYA, beritalima.com- Pencegahan korupsi harus dilakukan di semua tingkatkan. Tak terkecuali di tingkat desa/kelurahan.
Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan sosialisasi dan juga bimbingan teknis pencegahan korupsi untuk tingkat desa dan keluarahan, Rabu 14 September 2022.
Walikota Madiun, H. Maidi, juga turut dalam sosialisasi kendati secara virtual di sela kegiatan di Surabaya.
‘’Biarpun ini fokusnya untuk pemerintahan desa, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa diterapkan untuk pemerintahan kelurahan. Karenanya, pencegahan ini juga sangat penting dan perlu,’’ kata H. Maidi.
Kegiatan sosialiasasi tersebut bersamaan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2022. Namun, Maidi enggan meninggalkan salah satunya. Karenanya, satu kegiatan diikuti secara virtual.
Walikota menyebut semangat pemberantasan korupsi memang harus terus digelorakan. Sebab, korupsi bisa terjadi dimana saja. Baik di tataran bawah maupun tataran atas.
‘’Prinsipnya kita lakukan pencegahan di semua tataran. Kita lakukan pencegahan di setiap potensi korupsi itu muncul,’’ ungkapnya.
Pemerintah Kota Madiun, lanjutnya, juga terus melakukan upaya pencegahan korupsi di lingkup internal. Baik melalui arahan langsung hingga pembinaan dan bimbingan kepada setiap aparaturnya. Bukan hanya korupsi, tapi juga pungutan liar (pungli) yang juga bagian dari korupsi. Tim saber pungli rutin melakukan pembinaan dan juga inspeksi mendadak. Harapannya, segala macam bentuk korupsi bisa dicegah.
‘’Kita sudah berkomitmen untuk menjadikan kota ini bersih dari korupsi. Good and clean goverment. Terima kasih sekali kepada KPK dan juga Pemprov yang telah melakukan kegiatan ini,’’ pungkasnya. (Sumber madiuntoday/Kmf/editor Dibyo).
H. Maidi (kiri).
