MADIUN, beritalima.com- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di K6ta Madiun, Jawa Timur, terus berlanjut Kali ini giliran Kecamatan Taman, Rabu 2 Pebruari 2022.
Dalam kegiatan yang dihadiri Walikota Madiun, H. Maidi, berbagai usulan dari Musrenbang tingkat kelurahan yang berlangsung sebelumnya telah disaring untuk menjadi usulan tingkat kecamatan untuk direalisasikan pada tahun anggaran 2023 mendatang.
Setidaknya, ada 398 usulan yang terbagi dalam 16 kelompok besar skala prioritas untuk Kecamatan Taman. Dari usulan fisik tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp. 74 miliar lebih.
Usulan pembangunan dari Kecematan Taman di antaranya, normalisasi, perbaikan, dan pembangunan saluran dengan jumlah total 122 titik. Selain itu, terdapat pavingisasi 69 titik, pembangunan pelengkap jalan enam titik, Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 14 usulan, pembangunan pagar makam sembilan titik, Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 38 titik, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 55 titik, rehab gedung tujuh titik, jembatan 1 titik, rambu jalan 12 titik, pengurukan tiga lokasi, serta jambanisasi untuk 17 titik.
Walikota meminta masyarakat untuk turut aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan nanti. Terutama yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Ia tidak ingin usulan yang sudah dibahas mulai dari tingkat kelurahan tersebut tidak maksimal saat realisasi.
‘’Masyarakat juga harus mengawasi. Jangan hanya mengusulkan kemudian ditinggal. Jangan sampai pengerjaannya tidak maksimal,’’ pinta H. Maidi.
Warga, lanjutnya, harus benar-benar memperhatikan setiap proyek, khususnya fisik yang dikerjakan. Jangan sampai kualitas bangunan di bawah standar.
Dalam hal ini, Maidi akan memberikan spesifikasi setiap bangunan kepada RT atau RW agar bisa sama-sama mengawasi.
‘’Kalau kualitasnya tidak baik, warga silahkan demo, jangan diterima. Pemborong sudah untung, tidak boleh ‘maling’ spek. Nanti spek saya berikan kepada warga. Mulai gambar, harga, jadi semua mengawasi agar kota ini benar-benar bagus,’’ ujarnya.
Bahkan, untuk meminimalisir adanya usulan titipan, walikota turun langsung di setiap Musrenbang. Baik tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan yang berlangsung sebelumnya. Pengecekan di lokasi juga dilakukan setelah Musrenbangkel tersebut selesai.
Bahkan walikota bersama OPD dan anggota DPRD juga mengecek usulan sembari gowes. Ini dilakukan untuk memastikan permasalahan yang ada di lapangan serta memastikan volume yang ditentukan agar realisasinya ke depan benar-benar tuntas, efektif dan efisien.
‘’Mohon maaf memang saya cek sendiri, saya turun langsung dari tingkat kelurahan. Jadi tidak ada yang bisa macam-macam. Walaupun menghabiskan waktu yang luar biasa. Tetapi saya tau kondisi di lapangan,’’ pungkasnya. (Sumber Diskominfo/editor Dibyo).
H. Maidi (kiri) bawah.
