MADIUN, beritalima.com- Jalannya pemerintahan di Kota Madiun, Jawa Timur, bakal semakin cepat ke depan. Bagaimana tidak, sejumlah aparatur pemkot setempat telah mendapat posisi yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing.
Ini setelah Walikota Madiun, H. Maidi, melantik 269 pejabat eselon III dan IV, di Pasar Besar Kota Madiun (PBM), Selasa 31 Desember 2019.
Walikota sengaja mengisi dan menempatkan pejabat sesuai keahlian dan berbasis kinerja. Penempatan berbasis kinerja tersebut diharap menciptakan iklim birokrasi yang bersih dan berwibawa.
‘’Eselon 3 dan 4 merupakan pejabat yang bersentuhan langsung dengan pekerjaan. Karena mereka menguasai secara teknis. Jabatan ini harus diisi yang benar-benar sesuai,’’ kata H. Maidi.
Mutasi, lanjutnya, sengaja menunggu akhir tahun. Hal itu dimaksudkan untuk memberi waktu kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) bekerja secara maksimal. Akhir tahun memang waktunya pejabat tersebut mempertanggungjawabkan hasil kinerja setahun terakhir.
Menurutnya, mereka yang dinilai baik mendapatkan kenaikkan alias promosi jabatan. Sejumlah lainnya, sengaja digeser lantaran dinilai tidak sesuai dengan pekerjaan dalam APBD 2020.
‘’Jadi kita mengacu pada APBD 2020 dan hasil kinerja selama 2019. Sebenarnya mereka itu bagus tetapi mungkin tidak sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan pada 2020 nanti. Makanya kita geser yang lebih sesuai,’’ terangnya.
Selain itu, pelantikan di akhir tahun juga dapat memberikan waktu kepada pejabat terkait mempelajari program dan kegiatan pada APBD 2020 nanti.
Walikota kembali berharap, pejabat terkait langsung tancap gas. Pejabat yang merasa mendapat posisi tidak sesuai dengan kemampuan dan skill dapat mengajukan surat keberatan kepadanya. Hal itu daripada diam namun berdampak pada kinerja.
‘’Kalau ada yang merasa tidak sesuai, bisa mengajukan surat disertai alasan. Kalau saya tes dan memang lebih menguasai di bidang yang dimaksud akan dimutasi lagi,’’ tuturnya.
Sementara itu terkait mutasi eselon II atau setingkat kepala dinas, walikota berharap agar masyarakat untuk bersabar sejenak. Pasalnya, ia tidak ingin semena-mena dalam menempatkan pejabatnya. Pihaknya sengaja menunggu hasil assessment dari akademisi terkait penempatan tersebut.
Selain itu, ia juga masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dijadwalkan Januari nanti. Ketiga, berdasar hasil kinerja di OPD masing-masing.
Walikota menegaskan, pejabat eselon II yang kedapatan berkinerja buruk dan menghambat diperolehnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bakal langsung diganti.
‘’Eselon II harus bertanggung jawab atas kinerja OPD masing-masing. Kalau ada yang menghambat (diraihnya WTP) akan langsung saya stafkan. Saya tidak main-main,’’ tegasnya. (Kominfo. Editor: Astono).
H. Maidi (kanan atas),
