MADIUN, beritalima.com- Pembahasan APBD perubahan 2019 mulai digodok. Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, bersama DPRD melakukan pembahasan melalui sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Walikota Madiun, Senin 22 Juli 2019.
Dari nota keuangan tersebut, APBD perubahan Pemkot Madiun diproyeksikan sebesar Rp 1,097 triliun. Sedang, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 1,3 triliun. Tak heran, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 227 miliar lebih.
Besaran anggaran ini pun mengalami defisit 0,20 persen atau sekitar Rp 2 miliar. Menurunnya lain-lain pendatapan daerah yang sah menjadi salah satu penyebabnya. Sumber dana ini diproyeksikan mengalami penurunan Rp 22 miliar. Kendati begitu, dua sumber pendapatan lain mengalami peningkatkan. Yakni, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatan Rp 17 miliar lebih dan Dana Perimbangan yang meningkat Rp 3 miliar lebih.
Walikota Madiun, H. Maidi, menjelaskan, menurunnya lain-lain pendapatan daerah yang sah ini diluar kendali Pemkot Madiun. Sebab, sumber dana ini merupakan komponen pendapatan daerah yang berasal dari bantuan keuangan setara dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penurunan pemasukan dari sumber anggaran ini berdasar dari ketetapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
‘’Tentunya kita akan terus mengoptimalkan sumber pendapatan lain seperti PAD agar dapat mengganti sumber dana lain yang mengalami penurunan,’’ kata H. Maidi.
Menurutnya lagi, defisit bukan tidak perlu disikapi berlebih. Karena dapat ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan atau Surplus Anggaran sebesar Rp 279 miliar. Hanya, Silpa ini tidak dapat serta merta langsung digunakan. Sebab, beberapa diantaranya merupakan Silpa mandatory yang peruntukkannya sudah ditentukan dan tidak dapat dipergunakan untuk pos lain. Karena itu, Silpa akan dipilah terlebih dahulu.
Walikota kembali menjelaskan, besarnya pos belanja dalam APBD perubahan 2019 karena banyaknya kegiatan yang akan dkerjakan pemerintah. Beragam proyek pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat dikerjakan. Mulai saluran, taman, dan lain sebagainya. Karena prioritas kegiatan pemerintah tak terlepas dari kepentingan masyarakat.
‘’Perencanaan harus matang agar pelaksanaannya maksimal. Semua pekerjaan harus melalui perencanaan yang matang dan menggandeng tim ahli jika perlu,’’ tandasnya. (Sumber Kominfo. Editor Astono).
Ket.Foto: H. Maidi (kiri).
