MADIUN, beritalima.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun, Jawa Timur, satu suara dalam menyepakati Raperda APBD tahun anggaran 2021. Pembahasan itu seperti yang terlihat dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian pendapat fraksi-fraksi atas Raperda tentang APBD tahun anggaran 2021, Rabu 4 November 2020.
Dalam kesempatan itu, tujuh fraksi sepakat untuk menerima dan menyetujui jawaban yang diberikan dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum yang digelar beberapa waktu sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Walikota Madiun, H. Maidi, mengatakan, pengesahan yang dilakukan memang sudah tepat waktu. Dirinya berharap, dengan ketepatan waktu yang ada, hal itu membawa pembangunan Kota Madiun kian optimal.
“Raperda kita di dok tepat waktu. Mungkin di Jawa Timur kita yang nomor satu dalam pembahasan ini. Saya optimis dalam menjalankan APBD 2021. Karena dibantu wakil walikota, sekda, dan OPD yang profesional,” jelas H. Maidi.
Sementara itu, menyikapi sebagian besar saran yang diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD yang banyak menyorot mengenai pengoptimalan penerimaan pajak dan retribusi daerah, walikota mengatakan telah bekerjasama dengan kejaksaan sebagai bentuk komitmen bahwa Pemkot tegas dalam penegakan pajak dan retribusi daerah.
“Artinya apabila ada penagihan yang harus wajib bayar tapi tidak bayar secara disengaja itu kita harus kerjasama (tindak dan beri hukuman). Tapi kalau tertunda karena masalah Covid-19, kita beri pengecualian,” ungkapnya.
Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya, mengatakan, saran dan masukan yang diberikan oleh para fraksi DPRD merupakan saran terbaik untuk kemajuan kota. Menurutnya, optimalisasi pajak dan retribusi daerah harus dioptimalkan karena kedepan Kota Madiun akan jadi magnet utama di Jawa Timur bagian barat.
“Rekomendasi dari kami, pajak untuk dioptimalkan, utamanya pajak PBB agar digali lagi. Karena dari sana yang paling besar pendapatannya,” ucap Andi Raya. (Sumber Diskominfo).
