MADIUN, beritalima.com- Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, melalui Bappeda, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2019, di Wisma Haji, Kota Madiun, Rabu 14 Maret 2018.
Musrenbang dengan tema “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah Melalui Optimalisasi Ekonomi Lokal dan Pelayanan Publik” ini, dibuka oleh Walikota Madiun.
Dalam sambutannya, Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, antara lain mengatakan, kegiatan ini sudah melalui proses sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.
“Mulai Musrenbang kelurahan, forum pemerintah daerah kemudian hari ini (Musrenbang Kota Madiun). Ini juga sudah dijabarkan di dalam PP Nomor 8 Tahun 2008, jadi aman. Kalau tidak sesuai aturan, apapun yang diusulkan, tidak aman. Kedua, dengan adanya aturan yang menjadi payung hukum, apapun yang dilakukan pada tahun 2019, selesai disini. Dalam bentuk RKPD, tidak ada lagi yang mengatakan ini adalah saya yang membawa. Entah teman-teman dewan, entah LSM entah masyarakat. Ini merupakan rencana kerja pemda. Kalau sudah disini, forum selesai,” kata H. Sugeng Rismiyanto, mengawali sambutannya.
Walikota juga meminta, setelah Musrenbang tidak ada lagi perdebatan. ” Lho…punyaku kok dicoret. Jadi bukan karena yang membawa dewan, harus diperjuangkan. Silahkan kalau berjuang di forum ini. Tapi ketika sudah jadi, itu adalah milik kita bersama,” harapnya.
Yang ketiga, lanjutnya, tidak ada kota/kabupaten yang berada diluar provinsi, diluar NKRI. Karena kota/kabupaten tegak lurus dengan provinsi dan pemerintah pusat.
“Ini harus dipahami. Siapapun masyarakat, juga membicarakan provinsi, juga membicarakan tentang republik tercinta. Ini harus dipahami. Supaya nanti kepentingan individu tidak muncul di dalam pembahasan ini. Kemudian jangan ada yang ketinggalan. Ketinggalan itu ada dua, yang disengaja dan tidak disengaja. Semua harus ada argumentasinya ketika itu tidak masuk,” tegasnya.
Sugeng juga minta, agar tidak ada yang merasa sok bisa dan tidak memikirkan apa yang individu mau. Tapi harus memikirkan semua kepentingan masyakat Kota Madiun. “Ini baru teori keadilan. Jadi nanti tolong jangan ada yang ketinggalan,” pesannya. (Dibyo).
Foto: Dok beritalima.com
