MADIUN, beritalima.com- Pemkot Madiun, Jawa Timur, terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi program yang bersentuhan dengan pelayanan genjar dilakukan. Salah satunya pelayanan data administrasi kependudukan (Adminduk). Pelayanan sudah three in one dengan layanan tanpa permohonan. Artinya, masyarakat langsung mendapat tiga pelayanan sekaligus dalam sekali kejadian. Program baru itu disampaikan langsung Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kelurahan Oro-oro Ombo, Selasa 21 November 2017.
“Jadi kalau ada masyarakat yang meninggal, langsung terbit akta kematian, perubahan KK (kartu keluarga), dan perubahan KTP,“ kata Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto.
Pun, lanjutnya, masyarakat tidak perlu memohon. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat sudah terintegrasi dengan rumah sakit dan instansi pelayanan kesehatan di Kota Madiun. Informasi masyarakat yang meninggal di rumah sakit langsung diteruskan ke Dinas Dukcapil. Orang yang meninggal langsung mendapat akta kematian. Sedangkan keluarga yang ditinggal mendapat perubahan KK dan KTP istri atau suami yang berganti status cerai mati. Pun, pencetakan diupayakan secepatnya. Walikota menargetkan berkas administrasi kependudukan sudah sampai di rumah duka sebelum jenazah tiba.
“Masyarakat tidak perlu memohon. Kami antar langsung sampai rumah,” janjinya.
Bagaiamana kalau meninggal di rumah? Walikota menyebut masyarakat tidak perlu kelewat khawatir. Masyakarat cukup melaporkan nomor induk kependudukan (NIK) ke Dinas Dukcapil untuk diproses. Walikota juga menginstruksikan lurah dan camat untuk aktif. Artinya, turut mencari informasi dan melaporkan NIK warganya yang meninggal untuk dilaporkan ke dinas terkait.
Bukan hanya warga yang meninggal, program ini juga berlaku untuk kelahiran. Setiap kelahiran di rumah sakit juga dilaporkan ke dinas terkait untuk diterbitkan akta lahir dan perubahan KK. Namun, sedikit terkendala jika bayi belum diberi nama.
Pelayanan data kependudukan ini, katanya, penting. Sebab, semua urusan bakal mengacu data kependudukan yang terekam di Dinas Dukcapil. Terutama KTP. Pelayanan di semua instansi juga bakal mengacu data di KTP. Masyarakat wajib memiliki KTP-el. Sebab, data di KTP-el terekam secara online di server pemerintah pusat.
“Nanti ke depan tidak perlu lagi bawa KTP, tinggal pakai mesin pemindai sidik jari data yang bersangkutan langsung keluar. Prinsipnya pelayanan bakal semakin cepat, tepat, dan efisien,” ungkap Sugeng.
Pertemuan dengan warga Kelurahan Oro-oro Ombo juga dimanfaatkan walikota untuk menggali informasi. Terutama soal tingkat kemiskinan dan pengangguran di kelurahan setempat. Sugeng juga meminta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menjelaskan program kerja masing-masing. Ini penting lantaran pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbuka merupakan salah satu dari enam program prioritas pemkot di 2018. Lima program lainnya, mulai peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan, peningkatan kapasitas pengelolaan kesehatan, peningkatan daya saing ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pembangunan infrastruktur khususnya sanitasi serta lingkungan.
“Usulan bapak ibu semua di 2017 ini sudah kami masukkan untuk dilaksanakan di Tahun 2018. Kalau masih ada usulan silahkan saja dilaporkan ke kelurahan. Akan kami masukkan di APBD perubahan sekitar Agustus 2018 mendatang,” pungkasnya sembari menyebut menggelontorkan anggaran rata-rata Rp. 1 miliar setiap kelurahan. (Diskominfo).
