Jayapura – Persekutuan Gereja Gereja di Tanah Papua (PGGP) menggelar Seminar dan Konferensi Pimpinan-pimpinan Gereja di Tanah Papua dalam rangka Hari Pekabaran Injil (HPI) di Tanah Papua ke 167 tahun. Kegiatan diselenggarakan di salah satu hotel Kota Jayapura ini berlangsung selama tiga hari, 15 – 17 Februari 2022.
Sekitar 50-an pemimpin gereja dari Provinsi Papua dan Papua Barat turut hadir dalam kegiatan ini. Maskury Abdillah selaku staf khusus Wakil Presiden mewakili Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma’ruf Amin turut hadir secara virtual memberikan paparannya.
Maskury menyebut Konferensi Pemimpin- pemimpin Gereja di Tanah Papua yang diselenggarakan sifatnya penting. Hal ini dikatakan, untuk mambahas segala persoalan di Tanah Papua dan upaya penyelesaian termasuk rumusan rekomendasi yang dihasilkan.
“Pertemuan ini penting dilakukan, guna mengetahui berbagai persoalan -persoalan di Papua, mengantisipasi akar masalah, memberikan solusi kongkrit dan rumusan rekomendasi serta aksi Gereja bagi arah dan pembangunan di Tanah Papua,”kata Maskury.
Dikatakannya, Presiden Joko Widodo memiliki komitmen untuk memajukan Tanah Papua dan mensejahterakan rakyatnya, hal itu dibuktikan dengan UU Otsus dan berbagai kebijakan Presiden.
“Hal ini dibuktikan dengan Afirmasi Otsus Papua, baik sebelumnya UU No 21 maupun perbaruan pada UU No. 2 Tahun 2021. Termasuk juga Presiden telah mengeluarkan Inpres No. 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, dan Kepres No. 20 Tahun 2020, tentang koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, “ungkap Maskury.
Pihaknya juga menyebut peran Gereja Gereja ditanah Papua sangat penting, sebagai motivasi bagi jemaatnya untuk terus menyebar kedamaian dan berkontribusi positif dalam pembangunan di tanah Papua.
“Peran Gereja Gereja di Tanah Papua sangat penting, dalam memotivasi jemaatnya untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di Tanah Papua. Gereja juga memberikan pelayanan sosial, kemanusiaan, dan kerohanian serta memberikan kontribusi positif melalui sumbangsih pemikiran yang kritik namun konstruktif dalam pembangunan di tanah Papua,”ucapnya.
Sementara, ketua PGGP, Pdt. Hezkia Rollo mengapresiasi langkah Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin yang menggandeng tokoh-tokoh gereja dalam upaya percepatan pembangunan di Tanah Papua.
“Tuhan ini baik, karena menjadikan seorang Kiyai menjadi Wakil Presiden, sehingga kami yang banyak Kiyai di Papua ini, bersatu dalam satukesatuan gerak dan kami percaya bahwa pembangunan di Tanah Papua ini akan berjalan dengan damai dan sukacita, karena peletak dan pendiri PGGP telah keluar dengan tema sentral ‘Jadikan Papua Tanah Damai,”ucap Pdt. Hezkia.
Dikatakan, sesuai arahan Staf Khusus Wakil Presiden, maka hasil Konferensi akan dibuatkan rekomendasi yang kemudian dikirimkan ke Presiden dan Wakil Presiden di Jakarta untuk kemudian menjadi pertimbangan keikutsertaan gereja dalam pembangunan di Tanah Papua.
“Petunjuk dari Prof Abdillah, bahwa hasil dari seminar dan konferensi mampu melahirkan rekomendasi untuk melibatkan gereja dalam pembangunan di Tanah Papua. Sehingga harapan kami, gereja tidak lagi menjadi penonton saja,”ucapnya.
Sementara, Ketua PGGP Papua Barat, Pdt. Shirley F.A Parinussa turut memberikan komentar atas keseriusan pemerintah pusat dalam hal pembangunan di Tanah Papua, utamanya perlibatan Gereja dalam upaya pembangunan kesejahteraan.
“Kami saat ini memasuki perubahan pembaharuan dan peradaban baru bangsa Papua di tanah Papua. pelaksanaan konferensi dan seminar perayaan HPI ke-167 tahun ini merupakan komitmen baru dari semua pemimpin gereja di tanah Papua, dari 58 Dedominasi Gereja di Tanah Papua, walaupun ada 2 Provinsi tetapi perjuangan ini tidak terbagi. Kita mau satukan persepsi satukan langkah untuk mengawal pembangunan di Papua dan Papua Barat, sehingga tidak ada lagi air mata tidak ada lagi tangisan karena apapun yang terjadi atas umat, kami bertanggung jawab,”ucapnya.
Dikatakan, seminar dan konferensi jua dimaksudkan untuk menyatukan persepsi seluruh pemimpin umat di Papua untuk mendukung pembangunan di Tanah Papua dengan tanpa kekerasan dan segala bentuk penindasan dan segala bentuk penghilangan hak- hak orang Papua terhadap Ekonomi, Pendidikan, Sosial.
“Jadi Gereja harus diberikan kesempatan untuk mengawal dan mendampingi pemerintah dalam pembangunan, sehingga gereja tidak hanya manjadi penonton, tapi gereja sebagaimana disampaikan ketua PGGP Papua, menjadi peletak dasar untuk pembangunan Papua yang bermartabat dan mampu menghasilkan SDM yang luar biasa,”katanya.
Sementara,Ketua Panitia HPI Ke 167, Jhony Banua Rouw mengunkapkan, jika pihaknya meminta Wapres menyampaikan pikira terkait Percepatan Pembangunan Papua,dan bagian mana Gereja bisa ambil bagian.
“Dalam acara ini kami sebelumnua meminta Wapres datang untuk meyampaikan pikiran soal percepatan pembangunan Papua, sehingga dibagian mana gereja bisa hadir mengambil bagian didalamnya untuk membangun Papua ini bersama Pemerintah. Namun tadi sudah diwakili oleh staf khusus beliau. Kita tau bersama Papua ini di buka oleh Injil dan gereja punya Umat dan Pelayanan ada diberbagai daerah yang ada di Papua. Sehingga kalau gereja hadir dan bekerja bersama pemerintah akan mempunyai satu mainsed yang sama untuk membangun Papuan yang lebih baik,”ucapnya.
Caption foto: Seminar dan Konferensi PGGP di Tanah Papua
