SANANA, beritalima.com – Warga desa Buya kecamatan mangoli selatan kabupaten sula, mendesak kajari kabupaten sula,Banua Purba SH, untuk turun gunung periksa kasus dugaan kuropsi yang di laporkan warga masyarakat mengatas namakan,From Penyelamatan Masyarakat Desa Buya(FPMDB) pada tanggal 16/8-2016.
Sesuai tanda terima laporan dari kejaksaan kabupaten sula laporan dugaan korupsi ke kejaksaan negeri kabupaten kepulaun Sula, nomor surat: 01/ FPMDB/ VII/2016. pada hari selasa tgl 16/8-2016. Yang diterima langsung oleh ibu yani. Pasalnya kasus dugaan kuropsi Alokasi Dana Desa Buya (ADD) tahun 2014-2015 sesuai dengan hasil temuan audit BPK RI perwakilnya Maluku Utara dengan Nomor:16.C/LHP/XIX,TER/05/2015 tangal 8 Mei 2015. Dimana jumlah desa yang ada di kabupaten sula 78 desa,dan yang jadi temuan hasil audit BPK RI Perwakilan Prvopinsi Maluku Utara terdapat 44 desa yg tidak dapat di PertanggungJawaban dengan nilai Rp.1.954.817.776.
Sala satunya Penggunaan anggaran Alokasi dana desa( ADD) Desa Buya kecamatam Mangoli Selatan sebanyak Rp.51.076,268 yang di duga di salagunakan oleh kepala desa buya “Sawal Sapsuha.
Warga sangat kesal dengan kepala desa buya Sawal Sapsuha sebab dana desa (DD) tahun 2015,tahap pertama, tahap kedua dan tahap tiga,dengan jumlah Rp 276 juta yang sudah diterima ini digunakan hanya untuk membangun dua jembatan,dan pemasangan pafing blok di depan pelabuhan dimana pekerjaan tersebut tidak melalui rapat dengan warga.hanya sekelompok aparat desa dan kepala desa yang mengerjakan pekerjaan tersebut,tanpa ada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah desa(RKPDes).
Warga desa buya kecamatan mangoli selatan kabupaten kepulaun sula,sangat mengharapkan kepada aparat hukum terutama kajari kepulaun sula Banua Purba SH untuk segara turun di desa buya untuk menyelidiki pekerjaan dana desa (DD) di desa buya tahap pertama tahun 2016 yang sementara di kerjakan dengan nilai sebesar Rp400.100.00 juta dari pemerintah pusat untuk pembangunan di desa pada hal kepala desa dan perangkat desa serta BPD tidak transparan terhadap warga.
Warga sangat kesal dengan pemerintah desa buya Sawal Sapsuha, sebab RAB gambaran pekerjaan pembangunan tembok penahan banjir tidak terpasang melalui papan informasi. Warga juga sangat berharap kepada kajari kepulaun sula Banua Purba SH. untuk segera turun kedesa buya untuk memantau langsung pekerjaan tersebut. Hal ini sesuai dengan semboyan kajari kepulaun sula Banua Purba SH.”Mari kita jaga stabilitas keuangan Daerah demi kemajuan pembangunan kabupaten sula”. Tutur warga.(@dino)
