JAKARTA, Beritalima.com– Legis;ator dari Daerah Pemilihan II Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Suryadi Jaya Purnama menyayangkan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak konsisten.
Padahal, untuk penanganan pandemi yang berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei, China tersebut tidak saja menghabiskan anggaran negara super besar, tetapi juga sudah disediakan berbagai peraturan, termasuk UU.
“Namun, penanganan pandemi ini jauh dari harapan masyarakat dan sangat tidak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan,” ungkap Suryadi dalam keterangan pers yang diterima Beritalima.com di Jakarta, Sabtu (8/5) sore.
Pada satu sisi, jelas anggota Komisi V DPR RI membidangi transportasi, infrastruktur, Perumahan Rakyat ini, Pemerintahan Jokowi begitu ketat melarang warga mudik. Bahkan menurunkan ratusan ribu aparat baik itu kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja maupun petugas Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) Kementerian Perhubungan.
Pada sisi lain, lanjut anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI tersebut, Pemerintahan Jokowi sepertinya menggelar karpet merah dengan memberi kelonggaran terhadap Warga Negara Asing (WNA) khususnya China. “Padahal, ada warga China yang datang ke Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19,” kata Suryadi.
Ketidak konsistenen Pemerintahan Jokowi, lanjut pria kelahiran Lenek, Sumbawa, 25 Pebruari 1975 tersebut juga terlihat dari seringnya merubah kebijakan dalam waktu yang singkat dalam bentuk revisi, adendum serta istilah lain sepeti Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas).
Bahkan SE tersebut sudah dua kali mengalami perubahan dalam bentuk adendum yang dilakukan Kementetian Dalam Negeri (Kemendagri) pada hari yang sama. “Antar Kementerian/Lembaga yang satu dengan yang lain juga tidak sinkron,” jelas Suryadi.
Itu menunjukkan ketidakmampuan Presiden Jokowi mengkoordinir para menteri agar bergerak dalam satu irama dan fokus untuk menangani pandemi Covid-19.
“Bahkan ada juga anak buah Jokiwi di Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang tiba-tiba mengumumkan akan mulai grounbreaking pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), padahal UU sebagai dasar hukum saja belum dibahas di Parlemen antara DPR RI dengan Pemerintah,” kata dia.
Dengan ketidak konsistenan Pemerintahan Jokowi itu, Pemerintah Daerah (Pemda) dan juga aparat pelaksana di lapangan menjadi bingumg dalam menjalankan kebijakan tersebut. Masyarakat juga semakin kehilangan kepercayaan terrhadap kemampuan dan keseriusan Permintah Jokowi dalam menanagni berbagai masalah komplek yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia.
“Karena itu, saya sebagai wakil rakyat meminta agar Presiden Jokowi segera mmbuat kebijakan komprehensif termasuk larangan terhadap WNA khususnya China dan India untuk masuk ke Indonesia,” demikian Suryadi Jaya Purnama. (akhir)
