JAKARTA, Beritalima.com
PENGUSAHA di Jakarta Utara kini semakin resah akibat masih belum jelasnya penyelesaian proyek jembatan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara oleh kontraktor dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Semula para pengusaha optimis kontraktor dapat menyelesaikan proyek tersebut sebelum akhir tahun. Namun hingga kini jembatan tersebut masih belum selesai.
Padahal jembatan tersebut merupakan salah satu infrastruktur utama menghubungkan kawasan Cilincing dengan Tanjung Priok, demikian sebaliknya.
“Dwelling time (waktu bongkar muat) dilakukan perbaikan, namun akses menuju pelabuhan terganggu. Jadinya sia-sia semua. Meski bongkar muat cepat tapi akses lambat sama aja. Ini kan aneh, kita bayar pajak, tapi kita pengusaha juga yang dibuat sulit dan jadi korban,” jelas salah seorang pengusaha transportasi, Hanen Sutanto, kepada Wartawan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (21/12/2016)
Menurut Sutanto, buruknya koordinasi diantara lembaga pemerintah membuat pengusaha seperti dirinya kesulitan. Di sisi lain pengusaha kata Sutanto tidak boleh terlambat melakukan kewajiban seperti membayar pajak.
“Kita selesaikan kewajiban kita sebagai pengusaha, nah sekarang, mana hak pengusaha untuk berusaha dengan aman, nyaman dan tenteram? Gak ada! Harusnya ada solusi terkait jembatan tersebut selama perbaikan, sehingga tidak mengganggu pengusaha. Kami minta menteri PUPR coba turun ke sini dan lihat dampak perbaikan jembatan Marunda ini,” tandasnya.
Terpisah, perbaikan ini pun dikeluhkan warga, lantaran pengendara baik mengarah Marunda maupun Tanjung Priok kerap terjebak kemacetan panjang.
Selain itu, sempitnya ruas jalan lantaran jembatan lainnya yakni jembatan untuk arah Marunda kini digunakan dua arah untuk pengendara.
“Setiap pagi, apalagi sore paling parah itu macetnya luar biasa. Butuh 2 jam saya sampai di Tanjung Priok,” ucap Frans warga marunda.
Sementara itu Kepala Suku Dinas (Kasudin) Bina Marga Jakarta Utara, Hamdan, enggan menanggapi proyek jembatan tersebut lantaran merupakan kewenangan kementerian PUPR. Meski demikian, Hamdan mengaku bahwa pihak Kementerian PUPR tidak melakukan koordinasi dengan pohaknya, “Itu proyek kementerian PUPR, bukan Sudin,” jelasnya. (Edi)
