BANYUWANGI, beritalima.com – Subur Rianto, mengaku kecewa dengan hasil sidak Komisi I DPRD Banyuwangi, di Kecamatan Pesanggaran, Selasa kemarin (26/10/2021). Menurutnya, sebagai wakil rakyat harusnya lebih berpihak kepada rakyat. Bukan malah menjadi ‘beking’ pejabat.
Seperti diketahui, Subur adalah warga Dusun Krajan, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran. Dia adalah orang yang mengungkap sekaligus melaporkan sejumlah kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Camat Pesanggaran, Sugiyo Darmawan.
Yakni terkait dugaan tindak pidana korupsi anggaran rumah isolasi mandiri. Selain itu, camat Sugiyo juga dilaporkan terkait pelaksanaan program Rantang Kasih serta dugaan manipulasi anggaran operasional ambulance CSR PT Bumi Suksesindo (PT BSI).
Menurut Subur, yang paling disesalkan adalah pernyataan Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto, terkait program Rantang Kasih. Dimana program Rantang Kasih bisa disalurkan selain dalam bentuk kuliner siap makan. Misal dalam bentuk sembako.
“Program Rantang Kasih itu acuannya bahan makan. Kalau dikasih bahan sembako mentah, masak para manula yang menerima program harus masak sendiri?,” katanya, Kamis (28/10/2021).
Pernyataan yang dilontarkan wakil rakyat tersebut terkesan nyeleneh dan penuh manipulasi. Mengingat saat sidak, Komisi I DPRD Banyuwangi, kurang disambut baik oleh Camat Sugiyo Darmawan. Ketika rombongan wakil rakyat mendatangi Kantor Kecamatan Pesanggaran, Camat malah tidak ditempat. Alias Camat telah membuat kecele para dewan.
Dan Sugiyo Darmawan baru muncul usai dihubungi via telepon berulang kali. Itu pun setelah sidak sudah bergeser ke Kantor Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran.
“Pernyataan Komisi I DPRD Banyuwangi, tentang program Rantang Kasih ini bernuansa politis. Wong aturan mainnya jelas, Rantang Kasih itu berbentuk kuliner siap makan untuk para manula penerima. Masak disalurkan dalam bentuk sembako mentah kok dianggap tidak melanggar. Kan aneh,” ungkap Subur.
“Yang disampaikan Komisi I DPRD Banyuwangi, itu bisa jadi atas arahan pimpinan dewan. Karena harusnya wakil rakyat itu membela rakyat, bukan membela pejabat,” imbuhnya.
Terkait laporannya, Subur Rianto berharap pihak kepolisian bisa segera menuntaskan proses klarifikasi terhadap para pihak. Kepada Komisi 1 DPRD Banyuwangi, dia juga meminta agar lebih mengedepankan kepentingan dan hak masyarakat terpenuhi sesuai aturan yang berlaku.
“Seandainya Komisi I DPRD Banyuwangi, malah membela pejabat. Tunggu saja, saya akan melaporkan kasus yang lebih besar. Kasus terkait bansos,” ancam Subur.
Ditambahkan, saat sidak ke Kantor Desa Sumberagung, Subur mengaku tidak mengikuti. Namun informasi yang dia dengar membahas terkait program air bersih Rowo Rejo-Pulau Merah. Menurutnya, program air bersih tersebut harusnya disambut baik. Mengingat kualitas air diwilayah setempat memang kurang bagus.
“Kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Manfaat untuk masyarakat itu yang harus diutamakan. Apalagi informasi yang saya dengar, yang menolak itu warga luar. Bukan warga Rowo Rejo maupun Pulau Merah,” cetusnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPRD Banyuwangi, telah melakukan sidak ke Kecamatan Pesanggaran. Sidak tersebut menyusul adanya laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta indikasi tindak pidana korupsi yang mencatut nama Camat Pesanggaran, Sugiyo Darmawan. Khususnya dalam pelaksanaan program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, program Rantang Kasih.
Saat dikonfirmasi awak media, Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto, membenarkan adanya temuan yang tidak sesuai ketentuan dan regulasi yang ada. Salah satunya soal anggaran program Rantang Kasih. Dimana dalam pelaksanaan, program Rantang Kasih di Kecamatan Pesanggaran disalurkan dalam bentuk sembako mentah. Sayangnya, meski tidak sesuai regulasi, kebijakan tersebut dianggap tidak bermasalah oleh para anggota Komisi I DPRD. Bingung gak sih?. (bi)
