Jakarta, beritalima.com| – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya siapkan seribu rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani serta nelayan dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
“Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya,” ujar Menteri PKP (2/4). Selain profesi wartawan, petani, nelayan, ada alokasi 20.000 buat buruh dan 20.000 tenaga migran.
Serta 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, prajurit TNI AD kurang lebih 5.000 hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.
“Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen,” jelas Ara.
Menteri PKP akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut guna membahas mengenai rumah subsidi itu.
“Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya,” terangnya.
Ara mengaku telah mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.
Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo. Karena terkait kualitas bisa menjadi isu besar. Rencananya, Kementerian PKP menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai rencana.
Selain itu, pemeriksaan takk hanya soal kualitas, tapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data di Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat. Karena pembangunan akan menyebar di seluruh Indonesia.
BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp 400.000, kedua Rp 600.000, dan ketiga Rp9 00.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.
“Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah ubinnya naik, retak-retak, tembok, kasian kan,” ungkap Menteri PKP.
Jurnalis: Rendy/Abri
