MADIUN, beritalima.com- Pemerintah Pusat tampaknya tak ingin setengah hati dalam pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat.
Pasalnya, rapat koordinasi digelar menyusul terbitnya Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 terkait hal tersebut.
Wakil Walikota Madiun, Inda Raya, mengikuti gelaran rakor secara virtual dari Balaikota Madiun, Jumat 2 Juli 2021.
Rakor bersama sejumlah Dirjen Kemendagri dan kementerian itu juga menekankan akan poin-poin dalam Inmendagri. Mulai sektor mana saja yang harus melaksanakan bekerja dari rumah 100 persen, 50 persen, atau bahkan sepenuhnya masuk seperti biasa seperti pada sektor kesehatan dan keamanan.
Pelaksanaan PPKM Mikro Darurat ini juga terbagi dalam beberapa level. Zona orange masuk level 3. Sedangkan daerah dengan zona merah masuk kategori level 4. Kota Madiun, bakal menerapkan PPKM Mikro Darurat level 4 karena masih berstatus zona merah saat ini.
Tak heran, jika aturannya bakal lebih ketat. Kegiatan belajar wajib secara daring. Mall juga tutup sementara. Namun, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan, boleh buka sampai pukul 20.00 WIB. Pun, restoran dan rumah makan juga hanya melayani pesan bawa pulang atau take away.
‘’Pada prinsipnya kita tentu harus mengikuti aturan pusat. Tetapi memang akan kita bahas lebih intens lagi secara internal dengan mempertimbangkan kondisi daerah kita,’’ kata Wakil Walikota Madiun, Inda Raya.
Salah satunya, terkait penutupan mall dan masih dibukanya supermarket untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Padahal, terdapat sejumlah mall di Kota Madiun yang di dalamnya terdapat supermarket.
Inda Rayai, menyebut, apakah mall dibuka hanya untuk supermarketnya atau ditutup sekalian masih akan menjadi pembahasan selanjutnya.
‘’Dalam rakor juga mengemuka pembahasan soal bantuan-bantuan. Prinsipnya pemerintah tidak akan tinggal diam,’’ ungkapnya. (Sumber Diskominfo/editor: Dibyo).
Inda Raya (kanan) atas.
