JAKARTA, beritalima.com – Orang pintar daftar BPJS Ketenagakerjaan. Pimpinan pintar daftarkan semua anak buah ke BPJS Ketenagakerjaan.
Bisa jadi seperti itu yang ingin dilontarkan Wakil Walikota Jaktim, M.Anwar SSi MAP, saat Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di kantornya, Kamis (23/3/2017) kemarin. Yang pasti, di hadapan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Camat serta Lurah se-Jakarta Timur itu, Anwar sempat marah.
Rapat koordinasi yang dipimpin Wawalikota Jaktim tersebut salah satunya membahas perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dan, Anwar sepertinya paham betul bila jaminan sosial ini pasti akan sangat dibutuhkan seluruh pekerja di Jakarta Timur.
Karena itu, Anwar telah memerintahkan seluruh pimpinan SKPD untuk mendukung program jaminan sosial dengan mengikutsertakan seluruh pekerja di Jakarta Timur sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Anwar lalu menanyakan kepada pimpinan SKPD, Camat, maupun Lurah tentang dukungan mereka ke BPJS Ketenagakerjaan selama ini. Dia sempat menegur salah satu pimpinan SKPD yang minim dalam mendukung program BPJS Ketenagakerjaan.
”Ini perintah Undang-Undang. Ayo bantu meningkatkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata Anwar.
Tidak hanya itu, Anwar juga memerintahkan Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan Jakarta Timur agar mewajibkan seluruh pedagang binaannya menjadi peserta BPJS Ketengakerjaan.
Dalam Rakowil itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Rawamangun, Moch Triyono, diberi kesempatan untuk mensosialisasikan program-program BPJS Ketenagakerjaan. Triyono mengatakan, sosialisasi ini untuk memaksimalkan kerjasama dengan Pemkot Jakarta Timur.
“Tujuan utamanya adalah bagaimana agar program BPJS Ketenagakerjaan bisa melindungi seluruh masyarakat pekerja, baik pekerja formal maupun pekerja informal,” jelas Triyono.
”Karena, kami pun menjalankan program ini karena amanah pemerintah, agar tidak muncul keluarga miskin baru di masyarakat gara-gara pencari nafkah mengalami risiko sosial, entah itu karena kecelakaan atau karena meninggal dunia,” tambah Triyono.
Untuk itu, menurut Triyono, pihaknya harus melibatkan pemerintah juga. Sebab, lanjut pria asal Semarang ini, langkah ini juga untuk mencegah kerawanan ketertiban dan keamanan di masyarakat. Menurutnya, salah satu faktor pemicu karawanan itu kemiskinan.
Selain itu, dalam forum ini Triyono juga menegaskan kalau PNS pun perlu perlindungan jaminan sosial BPJS Ketengakerjaan, baik Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Dan itu diperkuat Kakacab BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Ceger, Agung Mariyanto, yang di acara itu juga mengatakan kalau PNS jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah langkah yang sangat positif.
Dikatakan, PNS dari Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Timur telah berinisiatif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
”Nanti Pak Walikota Jakarta Timur akan menindaklanjuti dengan menjadikan seluruh PNS di Jakarta Timur menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlahnya sekitar 16 ribu orang,” tandas Agung.
Diungkapkan, PNS sudah memiliki Jaminan Pensiun (JP) melalui PT Taspen. Namun ini sifatnya top up manfaat buat PNS. Jadi, PNS bisa memiliki perlindungan program JKK, JKM, dan JHT BPJS Ketenagakerjaan. (Ganefo)
Teks Foto: Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Rawamangun, Moch Triyono (kanan), saat sosialisasi di Rakorwil Pimpinan SKPD Jakarta Timur, Kamis (23/3/2017).
