“Tujuan pemerintah pusat menerapkan WFH sehari dalam sepekan adalah untuk penghematan anggaran. Terutama di tengah lonjakan harga energi,” ungkap bupati usai menghadiri peringatan Hari Peduli Autisme Sedunia di Gressmall Gresik, Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, kebijakan WFH menjadi langkah taktis untuk menekan konsumsi energi, khususnya penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), yang saat ini terdampak dinamika global.
Ia menilai gejolak geopolitik, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, turut memberi tekanan pada sektor energi sehingga perlu direspons dengan kebijakan efisiensi.
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pemkab Gresik telah menyiapkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). Penerapan WFH akan mengikuti regulasi pemerintah pusat yang mulai berlaku sejak 1 April 2026.
“Pelaksanan WFH kemungkinan akan dimulai minggu depan tiap hari Jum’at. Ada beberapa OPD tidak disarankan untuk WFH bagi sektor pelayanan publik yang membutuhkan kehadiran langsung, seperti tenaga kesehatan rumah sakit maupun Puskesmas,” tuturnya.
Selain skema kerja jarak jauh, Pemkab Gresik juga mendorong langkah penghematan lain, seperti imbauan penggunaan sepeda ke kantor bagi ASN.
Upaya ini diharapkan dapat memperkuat efisiensi sekaligus mendukung gaya hidup ramah lingkungan.
Lebih jauh, bupati menyebut efisiensi tersebut ditargetkan mampu menekan biaya operasional hingga signifikan dalam waktu dekat. Hasil penghematan itu nantinya akan dialokasikan kembali untuk kepentingan masyarakat.
“Dalam dua bulan kedepan setidaknya ada penghematan biaya operasional 50 persen yang nantinya akan kita bahas bersama sama dengan DPRD. Pada PAPBD kita kembalikan untuk masyarakat yang terdampak, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun pasar murah,” tandasnya.(Ron)
