JAKARTA, beritalima.com- Sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia harus tegas dan tanpa kompromi terhadap berbagai upaya inkonstitusional dan pengangkangan hukum yang mencoreng martabat bangsa. Bila dibiarkan, Indonesia akan menjadi negara hukum tanpa wibawa hukum, menjadi negara yang secara formal ada namun rakyat merasakan seakan negara tidak ada.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Relawan Jokowi Centre, Imanta Ginting, menyikapi perkembangan situasi nasional terkini, Senin 16 November 2020.
“Baru saja kita dihentakkan oleh kerumunan massa di Bandara Internasional Soekarno Hatta yang merupakan objek vital, dalam situasi mewabahnya pandemi Covid-19. Harusnya semua pihak patuh pada protokol kesehatan, sesuai dengan status PSBB di Jakarta dan Banten saat ini. Seolah-olah tidak ada yang mampu dilakukan petugas keamanan selain menonton saja. Sepeda motor masuk jalan tol, parkir sembarang tempat, bahkan terjadi kerusakan fasilitas di bandara, ” ujarnya.
Tidak cukup hanya kejadian di bandara, lanjut Imanta, terjadi lagi kerumunan di pesta perkawinan di daerah Petamburan yang dilaksanakan salah satu pimpinan Ormas. “Ini jelas menginjak-injak wibawa hukum kita. Seakan bila sudah membayar denda pelanggaran, maka semua masalah dianggap selesai, ” ujarnya.
Menurut Imanta, pembiaran pelanggaran hukum seperti yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta dan di Petamburan dapat melukai hati rakyat. Akibatnya dapat menimbulkan disharmoni di tengah masyarakat yang selama ini telah dengan susah payah dirajut kembali setelah Pileg dan Pilpres 2019.
“Bayangkan, rakyat bersusah payah untuk patuh pada protokol kesehatan. Mereka rela berkorban agar kehidupan kita cepat pulih. Tetapi ada sekelompok orang yang seenaknya bikin acara, tidak patuh pada protokol kesehatan. Apakah ada keadilan di sana?” ujarnya.
Imanta menghimbau semua pihak untuk patuh kepada aturan dalam protokol kesehatan. Begitu juga kepada pihak terkait diminta agar dapat melakukan tindakan tegas kepada siapapun yang melanggar protokol kesehatan, termasuk pihak yang melakukan pembiaran pelanggaran terhadap protokol kesehatan.
“Mari kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan. Semakin kita patuh semuanya, semakin cepat kehidupan kita kembali normal. Kami harap Pemda DKI dan jajarannya bertanggung jawab atas kejadian itu. Sebaiknya Presiden melalui Mendagri segera menegur atau memberikan sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta yang terkesan melakukan pembiaran ormas melanggar protokol kesehatan, ” pungkasnya. (*).
