Jakarta – Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan penghematan anggaran. Prabowo menetapkan tiga kriteria wajib penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pertama, anggaran dikeluarkan untuk penciptaan lapangan kerja dan produktivitas ekonomi di Indonesia.
“Kriteria anggaran yang akan kita laksanakan adalah pertama harus ciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Produktivitas bisa diukur harus bisa dengan kuantifikasi. Berapa devisa yang dihasilkan dan dihemat,” sebut Prabowo dalam Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).
Menurut pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Wibisono sepakat dengan langkah penghematan presiden Prabowo, tapi ini tidak cukup kalo tidak diimbangi dengan kepres atau Perpres untuk mengevaluasi anggaran yang ada di setiap departemen.
“APBN memang seharusnya digunakan untuk program program kesejahteraan rakyat, dan digunakan untuk manfaat bagi masyarakat yang kurang mampu, tidak harus dalam bentuk bantuan sosial tapi lebih di titik beratkan pada program pengentasan kemiskinan,” ujar Wibisono
Lanjut, terkait pernyataan presiden proyek infrastruktur memang seharusnya dilakukan oleh swasta, sehingga tidak menganggu anggaran negara (APBN), seperti proyek jalan tol, publik transport dan proyek jangka panjang yang lainnya.
“selama 10 tahun ini banyak sekali BUMN karya ditugasi untuk mengeksekusi proyek proyek tol, padahal BUMN karya hanya sebagai kontraktor bukan investor, yang ditugasi untuk menjadi investor dulunya hanya jasa marga, namun sekarang semua menjadi investor, gimana ga bangkrut?, tanya Wibi.
“Kedepannya presiden Prabowo harus tetap komitmen dengan kebijakan ini, salah satu yang perlu di tinjau ulang yakni pembangunan Ibukota negara (IKN), jangan lagi memakai Anggaran negara, kalo bangun istana boleh saja, tapi fasilitas penunjang yang lain harus diserahkan ke swasta, biarlah IKN tumbuh dengan alami dengan pemberdayaan modal Swasta serta masyarakat.”, ulas Wibi
“Jakarta saja membangun ibu kota tidak dalam waktu yang pendek, tapi membutuhkan 6 kali pemilu, dan untuk menjadikan ibukota harus diimbangi arus urbanisasi yang masive, sehingga ekonomi didaerah itu bisa berkembang,” pungkasnya
