JAKARTA, beritalima.com | Ketegangan di Laut cina selatan akhir akhir semakin memanas, sebuah lembaga think tank China, South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (SCSPI), menuding Amerika Serikat mengerahkan sejumlah pesawat militernya untuk melakukan misi pengintaian di dekat perairan Taiwan, tepatnya Selat Bashi dan Laut China Selatan.
Menurut laporan terbaru SCSPI yang beroperasi di bawah Institut Penelitian Kelautan Universitas Peking, tiga pesawat tempur AS sempat terdeteksi terbang di atas Kanal Bashi dan Laut China Selatan pada Kamis (25/6).
SCSPI menuturkan P8-A Poseidon yang dirancang sebagai pesawat tempur anti-kapal selam, pesawat pengintai RC-135, dan pesawat pengangkut C-17 merupakan tiga dari belasan pesawat militer AS yang terdeteksi terbang di perairan itu sejak pertengahan Juni lalu.
Kepulauan Pratas merupakan satu dari tiga kepulauan yang terletak di bagian utara Laut China Selatan. China menamakan kepulauan itu sebagai Kepulauan Dongsha. Kepulauan Pratas terletak di tengah antara pangkalan militer China di Pulau Hainan dan Samudra Pasifik karena itu dianggap sebagai kawasan sangat strategis.
Sementara itu,menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia telah menyerukan agar pihak-pihak yang terlibat ketegangan di Laut China Selatan untuk saling menarik diri dan menjaga stabilitas dan perdamaian.
Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama di kawasan. Hal itu disampaikan Retno saat dirinya menghadiri pertemuan Informal ASEAN Ministerial Meeting, jelasnya melalui video conference, Rabu (24/6/2020).
“Untuk situasi Laut China Selatan, Indonesia melihat terdapat hal penting yang perlu mendapatkan perhatian. adalah mengenai rivalitas antara kekuatan besar di laut China Selatan. Dalam hal ini Indonesia menyampaikan bahwa penting bagi ASEAN untuk terus mengirimkan pesan kepada semua pihak agar berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian di laut laut China Selatan.” kata Retno.
Menurut Pengamat Militer dan Pertahanan Wibisono Indonesia tidak pernah menempatkan diri sebagai negara yang turut bersengketa dalam perebutan wilayah di Laut China Selatan. Namun, belakangan aktivitas Cina di dekat perairan Natuna kian mengkhawatirkan Jakarta.
“Indonesia meyakini bahwa hukum internasional dan UNCLOS berada di pihaknya (kami). Norma ini menjadi sandaran Indonesia dalam menghadapi upaya pihak asing mana pun yang mengusik kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia, indonesia harus ambil peran penting dalam sengketa ini, karena posisi di luat china selatan persis di atas pulau Natuna,” Ujar Wibisono menanggapi pertanyaan awak media dijakarta minggu (28/06).
Pernyataan itu, Ia katakan ketika ditanya apakah posisi Indonesia kian tertekan dengan tindakan China yang semakin agresif dalam memperkuat klaim sepihaknya terhadap hampir 90 persen wilayah di Laut China Selatan.
“Saya apresiasi sikap pemerintah lewat mentri luar negeri Retno yang mengatakan bahwa Indonesia bukan merupakan negara claimers. Dalam hal ini tentunya negosiasi di antara negara claimers menjadi kunci. Selain itu, Indonesia juga mendorong agar negosiasi COC/Code of Conduct yang terhenti karena pandemi, juga sudah waktunya dimulai lagi karena kita meyakini bahwa COC akan berkontribusi dalam penciptaan kondusif environment di Laut China Selatan,” kata Wibi
Pernyataan itu disampaikan Retno di saat situasi Laut China Selatan sedang panas-panasnya, dimana militer Amerika Serikat (AS) dan China terus meningkatkan kehadiran di kawasan yang disengketakan banyak negara.
“Saya berharap pemerintah indonesia tidak hanya mengimbau atau menyerukan perdamaian, tapi juga harus waspada dan mengerahkan kemampuannya untuk menjaga kedaulatan NKRI disana, “Proxy War” antara China dan AS diwilayah tersebut sudah tidak sewajarnya, kita jangan sampai lengah,dan indonesia harus berdiri didepan dengan negara negara ASEAN untuk meredakan konflik di Laut China selatan, karena saat ini tudingan Indonesia lebih pro china sangat keras di publik,” pungkas Wibi
