Jakarta, Pengusutan proyek pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015 kini sedang berjalan setelah diangkat kembali oleh Menko Polhukam, Mahfud Md. Mahfud Md kini bicara soal arahan Jokowi pada saat itu.
Mahfud Md sebelumnya mengungkap ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Satelit untuk Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur yang terjadi sejak 2015 sampai saat ini. Singkatnya, Kemhan meneken kontrak dengan Avanti, Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat meskipun belum tersedia anggaran.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membenarkan Presiden Jokowi terlibat dalam mengarahkan soal Satelit Kemenhan.
Keterlibatan Jokowi itu sebelumnya diungkap oleh Kemenhan 2014-2019 Ryamizard Ryacudu, dia bahkan mengakui Kemenhan memanfaatkan slot orbit pada 2015 lalu belum memiliki anggaran.
Menurut pengamat militer dan pertahanan Wibisono mengatakan bahwa penyelamatan Slot orbit 123 derajat bujur timur sudah jelas adalah instruksi presiden, dan saat itu merupakan kebijakan yang harus di laksanakan secepatnya.
” Instruksi presiden adalah mutlak untuk dijalankan, itu diskresi kebijakan yang harus di eksekusi dalam rangka penyelamatan kedaulatan negara, kenapa tidak didukung?,” Ujar Wibisono menyatakan ke awak media di Jakarta Rabo (19/01/2022).
“Saya berharap kasus ini tidak dipolitisir, biarlah kejaksaan yang menyelediki, kita jangan buru buru membuat kesimpulan,” tandas wibisono
Lanjutnya, Bangsa ini harus belajar dari sejarah, bahwa sesuatu yang bersifat penyelamatan kedaulatan negara harus didukung, apalagi terkait teknologi satelit yang sangat vital untuk keamanan rahasia negara, padahal dulu satelit palapa sudah dijual kesingapur, sekarang kita tidak punya satelit sendiri.
“Kementerian pertahanan adalah lembaga yang mempunyai banyak alat dalam menjaga rahasia negara, seharusnya dilengkapi satelit sendiri terutama hal cyber defense, harus kita dukung agar pertahanan kita kuat,” pungkas Wibisono. (red)
