Jakarta, Presiden Prabowo Subianto membantah bahwa pemerintahannya mengesampingkan pembangunan proyek infrastruktur baru. Prabowo menegaskan pembangunan infrastruktur akan tetap dilanjutkan. Hanya saja, dia mengakui ada perubahan kebijakan dalam pelaksanaannya. “Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur, tidak benar. Saya tidak menghentikan, [tapi] saya mengubah,” kata Prabowo saat memberikan sambutan Munas Kadin di Hotel Ritz-Carlton Jakarta pada Kamis (16/1/2025). Dia menyatakan bahwa perubahan yang dimaksud ialah dengan mendorong lebih besar peran swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional seperti proyek jalan tol hingga bandara.
Menurut komisaris utama PT, Antaredja Mulia Jaya (AMJ) Wibisono menyambut gembira atas pernyataan presiden Prabowo, karena sejak awal proyek yang dirintis oleh nya tidak menggunakan dana dari negara (APBN), proyek pengendali banjir yakni Terowongan terpadu atau yang dikenal dengan nama Jakarta Integrated Tunnel (JIT) adalah murni proyek swasta.
“Saya senang mendengar pernyataan presiden Prabowo, terkait proyek infrastruktur harus dibangun swasta, sehingga tidak membebani APBN, menurutnya gimana logikanya kalo APBN berasal dari hutang luar negeri jangka pendek, tapi untuk mendanai proyek infrastruktur yang pengembalian modalnya berjangka panjang?, seperti jalan tol yang rata rata BEPnya minimal 14 tahun,” ujar Wibi
Lanjutnya, apalagi proyek jalan tol, yang seharusnya dikerjakan oleh swasta, tapi saat ini banyak di kerjakan oleh BUMN karya, akhirnya para BUMN yang semula hanya sebagai kontraktor dipaksa untuk jadi investor, ditugasi bangun jalan tol dengan cara berhutang dan akhirnya perusahaan tidak sehat malah nyaris bangkrut.
“Pola pikir ini seharusnya daridulu di laksanakan oleh pemerintah, sehingga APBN bisa di gunakan untuk program program yang lebih penting dan prioritas untuk kesejahteraan rakyat,” tandas Wibi
“Alhamdulillah presiden Prabowo sadar, bahwa skema pembangunan infrastruktur harus di lakukan oleh swasta dengan skema kerjasama pemerintah dan Badan usaha (KPBU), sehingga tidak membebani APBN serta likuiditas keuangan negara jadi sehat,” pungkasnya
