JAKARTA, beritalima.com | Utang BUMN Nyaris Rp 1.000 Triliun Peneliti Center of Macroeconomics and Finance, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Deniey Purwanto mencatat, hingga kuartal III-2020 Utang Luar Negeri (ULN) BUMN sektor keuangan dan non keuangan nyaris Rp 1.000 triliun atau mencapai Rp 996 triliun 25 Maret 2021.
Sedangkan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mencatat, utang era Presiden Joko Widodo atau Jokowi naik sebesar 150 persen. Utang ini merupakan akumulasi peninggalan utang era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Rp 2.700 triliun, utang Presiden Jokowi hingga kini Rp 6.336 triliun.
Menurut pengamat kebijakan Publik Wibisono beban utang BUMN mencapai kurang lebih Rp 2.100 triliun, Ini belum termasuk warisan utang BUMN belum dihitung. Utang BUMN meningkat pesat di luar tabungan dan deposito Rp 2.100 triliun. Kalau ditambah utang saat ini, Jokowi mewariskan Rp 8.000 triliun utang, Ini merupakan suatu prestasi luar biasa.
“Utang BUMN kita mengerikan, dan prestasi luar biasa karena bisa tembus hampir Rp 2.000 Triliun, kondisi ini membuat sejumlah BUMN diujung kebangkrutan,” ujar Wibisono menyatakan ke awak media di Jakarta Sabtu (05/06/2021).
Seperti PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) Tbk atau GIA mengalami kesulitan keuangan akibat dampak pandemi Covid-19 yang membuat anjloknya jumlah penumpang. Di sisi lain, utang perseroan terus menumpuk hingga mencapai Rp 70 triliun dan diperkirakan terus bertambah Rp 1 triliun tiap bulannya.
Sedangkan PT Waskita Karya (Persero) terbelit utang besar. Akibat utang menggunung tersebut, kinerja BUMN karya itu tertekan dengan beban bunga yang sangat besar.
Dikutip dari laporan keuangan per 31 Desember 2020, total utang yang ditanggung Waskita Karya adalah sebesar hampir Rp 90 triliun, atau tepatnya Rp 89,011 triliun. Rinciannya, utang jangka pendek sebesar Rp 48,237 triliun dan utang jangka panjang sebesar Rp 40,773 triliun.
Apa solusinya?
Pemerintah harus cepat mengatasi utang BUMN Karya yang menggunung. Pasalnya, masalah utang BUMN Karya dapat menggagalkan proyek pemulihan ekonomi.
“Terlalu banyaknya penugasan BUMN Karya, terutama dalam proyek infrastruktur jalan tol, waskita karya yang sebelumnya hanya sebagai kontraktor , sekarang menjadi investor tol dan operator, ditambah inefisiensi organisasi menyebabkan kesulitan keuangan serius yang jika dibiarkan akan membuat bangkrut,” terang Wibi yang juga sebagai pengusaha infrastruktur dan pengamat militer.
Wibi menilai BUMN karya lebih banyak melayani kepentingan politik pemerintah dan bukan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. “Pengelolaan BUMN belum banyak berubah, masih terdapat principle-agent problem, dan penunjukan direksi dan komisaris masih diwarnai oleh faktor non-competency,” pungkas nya
