MADIUN, beritalima.com- Saat ini, siapapun harus menjadi garis terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19. Jika di bidang kesehatan, para tenaga medis menjadi pemeran utama dalam menanggulangi pandemi dengan mengobati para pasien, lain halnya di bidang ekonomi.
Tugas itu diemban oleh para wirausahawan mikro atau para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal itu, senada dengan yang digembar-gemborkan pemerintah dalam narasinya di hadapan publik. Dimana, secara masif pemerintah telah membuka keran selebar-lebarnya untuk memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM agar bisa memperpanjang nafas produksinya.
Seperti yang tertulis dalam siaran pers Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dirilis pada 9 November 2020 lalu. Dalam release tersebut menyatakan, diawal pandemi, pemerintah telah secara aktif memberikan serangkaian stimulus untuk menjaga keseimbangan kesehatan dan ekonomi agar terus membaik secara bersama-sama.
Dalam memulihkan ekonomi, Pemerintah berusaha menjawab permasalahan yang ada pada sektor usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM, secara langsung memang terdampak lebih besar, penjualan turun, serta kesulitan keuangan untuk mencicil dan sebagainya. Kendala-kendala yang dihadapi hampir seluruhnya di address oleh Pemerintah.
Alasan UMKM menjadi perhatian utama Pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi tercermin dari alokasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan stimulus UMKM yang telah dikeluarkan. Sedikitnya, total anggaran untuk UMKM dalam PEN tahun 2020 mencapai Rp123,46 triliun. Sedangkan untuk tahun 2021, Pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp.48,80 triliun. Sementara, per 3 November 2020 telah terealisasi 76% atau senilai Rp.93,48 triliun.
Program tersebut, telah dimulai sejak bulan Juli, dan mengalami kenaikan sampai bulan September yang mencapai 64,9%. Pada bulan November, juga sudah meningkat. Sedangkan untuk realisasi KUR, Januari 2020 hingga 31 Oktober 2020, telah terealisasi sebesar Rp.148,38 triliun atau 78,09% dari target tahun 2020 sebesar Rp190 triliun, dan telah diberikan kepada 4,5 juta debitur. Total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp194,05 triliun dengan NPL sebesar 0,70%.
Sedangkan untuk penyaluran KUR pada masa Covid-19 menurun tajam. Dari sebesar Rp.18,99 triliun pada bulan Maret 2020 menjadi hanya sebesar Rp.4,76 triliun pada Mei 2020. Namun, secara bertahap penyaluran KUR telah meningkat kembali dengan penyaluran di Oktober sebesar Rp17,72 triliun.
Untuk penyaluran KUR selama tahun 2020, berdasarkan skema yaitu KUR super mikro sebesar 3,02%, KUR mikro 65,74%, skema KUR kecil 31,02%, dan KUR penempatan TKI sebesar 0,23%. Dimana KUR super mikro ditujukan untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau Ibu Rumah Tangga yang menjalankan usaha produktif, KUR super mikro yang merupakan usulan baru sudah disiapkan DIPA nya Rp.760 miliar guna baki kredit Rp.12 triliun.
Pemerintah juga berencana memberikan perluasan KUR sebesar Rp.5,03 triliun serta tambahan di Kemenkop UMKM sebesar Rp.292 miliar. Sedangkan Banpres produktif telah disalurkan kepada 9,2 juta pelaku usaha mikro dari target 12 juta UMKM. Realisasi penyalurannya sebesar Rp.22,1 triliun dari Rp28,8 triliun (76,77%).
Guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi, Pemerintah juga telah melakukan penempatan dana pada bank umum mitra. Hingga fase II, per 23 Oktober 2020, Pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp.47,5 triliun dengan total penyaluran kredit mencapai Rp.203,69 triliun. Pemerintah juga menempatkan dana di BPD dan di tiga bank Syariah. Dari Rp.14 triliun dana yang ditempatkan Pemerintah di BPD, sebanyak Rp.20,3 triliun telah disalurkan. Sementara dana yang ditempatkan di bank syariah telah diisalurkan sebesar Rp.2,34 triliun dari yang ditempatkan sebesar Rp.3 triliun.
Pemerintah juga telah memberikan Penjaminan Kredit Modal kerja. Program ini bertujuan menunjang kebutuhan korporasi padat karya dan UMKM atas tambahan kredit modal kerja agar dapat kembali melakukan aktivitas secara maksimal selama masa pandemi. Disamping itu, dengan lahirnya UU Cipta Kerja, juga dapat memberikan dampak positif bagi UMKM di Indonesia.
Pasalnya, UU Cipta Kerja dibuat dalam rangka penciptaan lapangan kerja, kemudahan berusaha, dan pengurangan regulasi. Kemudahan berusaha ditandai dengan UMKM tidak perlu melakukan berbagai izin tapi cukup dengan melakukan pendaftaran.
Untuk Kota Madiun, Jawa Timur, penyederhanaan izin dalam berusaha juga terus dioptimalkan oleh Pemkot setempat. Seperti halnya dengan sosialisasi perizinan usaha yang digelar oleh Pemerintah Kota Madiun pada pertengahan bulan November.
Dalam rapat koordinasi bersama tim tersebut, Walikota Madiun, H. Maidi, menegaskan adanya perizinan dalam berusaha sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.
“Maka dari itu, perizinan yang ada jangan berbelit-belit. Kalau berbelit, akan membuat Investor yang masuk ke Kota Madiun, repot. Jangan sampai dipersulit,” ucap H. Maidi.
Karena itu, walikota meminta connecting antar OPD juga harus saling menyatu dengan tim. Selama kebijakan tidak melanggar segera koordinasikan dan dipercepat.
Selain itu, dengan adanya perizinan berusaha yang mudah, hal tersebut tentunya akan memudahkan para pelaku usaha mikro kecil menengah untuk melegalkan usahanya, sehingga, usaha yang dibuat sah dimata hukum dan produk yang diperjual belikan mampu bersaing dengan produk-produk lainnya. Baik di pasar lokal maupun global.
Walikota juga memerintahkan jajaran terkait dibawahnya agar pola-pola kemudahan dalam perizinan membuat usaha dapat berjalan cepat tanggap.
“Yang tak boleh dilupakan, kebijakan yang diambil membawa kesempuraan dan meminimalkan pelanggaran. Perizinan berusaha yang ada di Kota Madiun akan dipermudah. Darisini akan terlihat bahwa pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat,” tandasya.
Tak hanya mempermudah perizinan dalam berusaha, Pemerintah Kota Madiun dalam upayanya menggenjot sector ekonomi dan menghidupkan kembali UMKM yang mati suri, juga mengeluarkan sebuah kebijakan. Yakni dengan, penambahan anggaran Rp.261 juta untuk tiap kelurahan yang ada di kota yang memiliki julukan sebagai Kota Pendekar (sebutan untuk Kota Madiun).
Dana tersebut berasal dari dana insentif daerah (DID) yang berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp.14,9 miliar. Anggaran DID ini didapat karena Kota Madiun dinilai cukup baik dalam penanganan Covid-19.
Walikota juga menginginkan dana pemberian dari pemerintah pusat itu digunakan untuk mengegas ekonomi. Salah satu caranya yakni dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan di lapak UMKM yang ada di tiap kelurahan.
“Titik-titik ekonomi baru di tiap kelurahan ini akan kita koneksikan satu sama lainnya melalui jalur sepeda wisata,” tuturnya.
Wali kota menambahkan, setiap kelurahan juga harus memiliki semacam Pahlawan Street Centre (PSC). Bedanya ini di tingkat kelurahan. Titik tersebut harus dibuat menarik dan menjadi pusat UMKM di kelurahan masing masing. Jalur itu yang nanti akan dilewati jalur sepeda wisata. Produk unggulan di kelurahan tersebut juga disajikan di PSC kelurahan.
Karenanya, ia berharap pelaku UMKM juga bersiap dari sekarang. Produk dikemas menarik dan kualitas dijaga. Pemerintah melalui kelurahan menyiapkan tempatnya. Lalu, Pemkot memberi anggaran Rp.261 juta. Masyarakat yang punya produk disiapkan dari sekarang. Tempatnya jadi, produknya siap. Seperti lapak UMKM yang dimiliki oleh Madiun Lor. Dimana warga sekitar lokasi secara rela hati dipindahkan agar lokasi calon lapak lebih luas. Menariknya, warga lain bersedia membantu proses pemindahan secara gotong royong.
Lapak UMKM tersebut berada di Jalan Candi Sewu, tepatnya pintu masuk ke Kampung Pesona. Di titik itu ada tanah aset Pemkot. Warga di sana juga kompak. Proses pindah dan pembangunan di tempat yang baru tersebut akan dilakukan secara swadaya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan agar program lapak UMKM tersebut terealisasi secara optimal.
Lapak ini, memiliki luas sekitar 700 meter persegi. Sedangkan, luasan bangunnya sekitar 500 meter persegi. Lapak dikonsep tradisional layaknya kampung. Karena terkoneksi dengan Kampung Pesona, rencana namanya nanti Lapak Pesona.
“Karena kampung, desainnya kita buat tradisional berbentuk joglo. Joglo tersebut sebagai tempat makan dan minum pembeli. Sedangkan lapak-lapak untuk berjualan berada di belakang joglo. Konsepnya memang puja sera. Ada sepuluh lapak nantinya. Sembilan lapak untuk mewadahi produk di tiap RW, satu lapak lain untuk PKK. Pengelolaan bakal melibatkan Karang Taruna di bawah binaan LPMK. Untuk jenis produknya masih akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan warga. Prinsipnya, semua bisa terwadahi,” tandasnya.
Tak hanya pembangunan lapak, dana DID Rp. 261 juta, juga akan dibelanjakan bantuan peralatan untuk kelompok masyarakat Madiun Lor. Pihaknya mencontohkan bantuan alat mesin pemecah kedelai untuk kelompok usaha tempe. Ketiga lokasi yang sudah disiapkan itu, bakal dikoneksikan menjadi satu kawasan. Apalagi, lokasinya berdekatan. Pengunjung dapat menikmati produk UMKM di lapak dan jalan-jalan di Kampung Pesona atau wisata petik buah kelengkeng di Kampung Tangguh. Tak hanya itu, bantuan gerobak dari DPMPTSPKUM akan diletakkan di Kampung Tangguh.
“Jadi nanti ada kulinernya juga di Kampung Tangguh. Perekonomian di tingkat kelurahan harus terus dihidupkan. Ini sejalan dengan yang dimaksud Presiden terkait intervensi berbasis lokal untuk pencegahan dan pemulihan ekonomi saat pandemi,” pungkas H. Maidi. (Advetorial).
