JAKARTA, beritalima.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, di kantornya menyatakan belum memutuskan untuk memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia, yang konon kabarnya masih berada di tiga camp di Syria sebanyak 600 orang lebih. Tepatnya di Al Roj, Al Hol, dan Ainisa.
“BNPT mendapatkan informasi tersebut dari beberapa lembaga intelijen negara Timur Tengah dan Palang Merah Internasional (International Commitee of the Red Cross/ ICRC). Ada Syrian Democratic Force (SDF), ada Pemerintah Suriah, dan ada Pemerintah Kurdistan,” tandas Ka BNPT di kantornya, Jum’at (7/2/2020) di Gedung BUMN, Jakarta.
Ia pun menjelaskan BNPT tidak bisa bekerja sendiri melainkan bekerjasama dengan pihak – pihak terkait. Namun hal ini yang menjadi permasalahan WNI eks ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) telah menghilangkan hak kewarganegaraannya kalau sudah ikut perang ke negara lain. Hal setimpal dinyatakan Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodawardhani bahwa simpatisan ISIS membakar paspornya sudah bukan lagi Warga Negara Indonesia. Kecuali masih punya paspor yang tentunya masih WNI.
“Saya tidak berandai – andai untuk memulangkan WNI eks ISIS karena belum ada keputusan, tapi prosesnya masih berjalan untuk menormalkan kembali orang – orang yang sudah terpapar teroris mulai dari anak – anak sampai kakek – kakek. Memang dari fisik bagus tapi pikirannya memiliki faham radikal,” terangnya.
Di tempat terpisah, Muhammad Zaitun Rasmin, Ketua Komite Organisasi (OC) Kongres Umat Islam Indonsia (KUII) ke 7 di Bangka Belitung 26 – 29 Februari nanti, memiliki suara yang sama dengan BNPT belum bisa memberikan statement resmi mengenai pemulangan WNI eks ISIS yang masih berada di tiga camp di Suriah.
Namun dalam hal ini, Zaitun lebih fokus pada Kongres Umat Islam Indonesia yang akam dilaksanakam tiga hari di Provinsi Bangka Belitung. Sesuai temanya Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia Untuk Mewujudkan NKRI Yang Maju, Adil dan Beradab. Tujuannya adalah untuk membahas dan merumuskan design dan strategis pemaksimalan peran umat Islam dalam berbagai kehidupan baik bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan, maupun budaya dan keagamaan dalam menyelami era revolusi induatri 4.0. ddm