WONOSOBO, beritalima.com |Pemkab Wonosobo berkomitmen mewujudkan menjadi wilayah yang ramah terhadap inklusi khususnya infrastruktur gedung layanan publiknya.
Hal tersebut dilakukan guna memastikan mereka yang berkebutuhan khusus dapat mengakses dan memanfaatkan gedung layanan publik dengan mudah dan tanpa hambatan.
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023
Komitmen Pemkab tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Inklusi Infrastruktur Gedung Pada Gedung Layanan Publik, yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
“Ini wujud komitmen kami memastikan seluruh gedung layanan publik memenuhi standar aksesibilitas bagi inklusi,” kata Nurudin Ardianto, Kepala DPUPR Wonosobo saat sosialiasi kedua peraturan diatas di Pendopo Wakil Bupati, Kamis (9/11/2023).
Ia menjelaskan Perbub ini mengatur tata cara dan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam merancang, membangun dan memelihara bangunan gedung yang inklusif bagi semua orang, tanpa kecuali penyandang disabilitas, perempuan, anak, lansia dan kaum rentan.
“Kami berharap dengan kegiatan ini dapat membangun pemahaman yang mendalam tentang inklusi dan pentingnya menciptakan lingkungan inklusif di gedung pelayanan publik,” kata Adin.
Di kesempatan sama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HMDI) DPC Wonosobo mengapresiasi langkah yang diambil Pemkab dalam meningkatkan pemahaman menciptakan gedung layanan publik yang inklusif dan ramah bagi warga Wonosobo dan perlu adanya dukungan banyak pihak seperti Organisasi Penyandang Disabilitas, Ormas, pihak pemerintah dan swasta serta kontraktor.
“Oleh karenanya, kami berharap dengan dukungan dan partisipasi berbagai pihak, komitmen Pemkab Wonosobo dalam mewujudkan lingkungan inklusi dapat tercapai” tukas Ketua HMDI DPC Wonosobo, Maryam Ramadani. (Edi)
