JAKARTA, beritalima.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur dalam diskusi Leader’s Talk yang bertemakan Apa Kabar Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan Kementerian PANRB bersama Kantor Staf Presiden, Jum’at (25/5/2018) di Bina Graha, Istana Merdeka, Jakarta. Pada kesempatan hadir, Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo, dan beberapa ahli lainnya.
Menpan RB dalam ungkapannya untuk mewujudkan Birokrasi Berkelas Dunia Tahun 2024. Asman mengikuti arahan Presiden terkait Reformasi Birokrasi, sesuai nawacita Jokowi – JK, yang terdiri dari tiga program wajib yaitu tentang kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan. Sementara nawacita yang masuk dalam 4 program prioritas adalah pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim, pembangunan ketahanan energi, dan pembangunan ketahanan pangan.
Dikatakan Asman, kabar baik dari berbagai program Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalka, salah satunya adalah reformasi birokrasi. Sejumlah pencapaian reformasi birokrasi telah menunjukkan peningkatan dan memiliki progres yang jelas. Oleh karena itu dijelaskan Menpan RB, terdapat empat program besar yang dijalankan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Keempat program tersebut diantaranya adalah peningkatan efesiensi anggaran dan pelaksanaan reformasi. Kedua, penataan kelembagaan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, ketiga pengembangan SMART ASN menuju terwujudnya world class government, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Dengan program ini, saya yakin reformasi birokrasi akan berjalan akseleratif dan tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud,” ujar Asman Abnur dalam diskusi tersebut.
Lebih lanjut dikatakan Menteri terhadap penguatan reformasi birokrasi mengalami banyak kemajuan. Diantaranya adalah kenaikan nilai rata-rata reformasi birokrasi kementerian/lembaga hingga kota dan kabupaten. Namun kata Asman, level kementerian/lembaga, nilai reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 sampai 2017. Nilai reformasi birokrasi ini adalah tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi. Lanjutnya dalam pelaksanaan anggaran secara efektif dan efesien, kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Masih diungkapkan Menpan RB, bahwa untuk level K/L rata-rata nilai reformasi birokrasi tahun 2015 mencapai 65,75%, tahun 2016 meningkat menjadi 69,4%, dan di tahun 2017 menjadi 71,91%. Demikian pada level provinsi tidak jauh berbeda, menunjukkan kenaikan 41,61% di tahun 2015, meningkat 15,08 poin di tahun 2016 menjadi 56,59%, dan pada tahun 2017 menjadi 60,47%.
“Namun di level Kabupaten/Kota, rata-rata reformasi birokrasi naik dari 42,92 di tahun 2015 menjadi 55,85 di tahun 2016, ddan 64,61 tahun 2017. Peningkatan tersebut tidak lepas dari kerjasama sinergis lintas instansi, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan,” imbuhnya.
Sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, menyatakan bahwa acara leader’s talk mengharapkan upaya yang telah disepakati pemerintah. Hal ini tidak saja melihat aktor akan tetapi melihat ahli-ahlinya. Ia pun mengingatkan Presiden Joko Widodo supaya birokrasi tidak sampai berbelit-belit, pesan tersebut menurutnya selalu disampaikan Jokowi saat sidang kabinet di Istana.
“Jokowi selalu menginstruksikan ada perbaikan kinerja birokrasi antara lain penetapan sistem akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Serta membuat mal pelayanan publik di daerah,” ujar Moeldoko kepada forum diskusi di Bina Graha.
Moeldoko pun menjelaskan peringkat Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia meningkat dari sebelumnya ke-121 pada 2016 menjadi ke-98 pada 2017. Naiknya peringkat itu didasari penilaian World Bank.
“Indeks ini dikeluarkan oleh World Bank dengan 4 komponen kriteria, yaitu kualitas pelayanan publik, kredibilitas kebijakan dunia usaha masyarakat, derajat intervensi politik dalam birokrasi, formulasi dan/atau kualitas kebijakan itu sendiri, semuanya semakin baik walaupun kita masih di peringkat 98,” ujar Moeldoko. dedy mulyadi
